Enam bulan bukan waktu yang panjang untuk mengubah nasib bangsa. Tapi cukup untuk menunjukkan niat.
Menjelang enam bulan pertama masa pemerintahannya, Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian yang menentukan: akankah ia hanya menjadi pengelola warisan rezim sebelumnya, atau tampil sebagai pemimpin dengan visi transformatif seperti yang ia tuangkan dalam bukunya, Paradoks Indonesia?
Dalam buku itu, Prabowo mengulas paradoks menyakitkan: Indonesia adalah negeri kaya raya dengan rakyat yang masih miskin. Tanah subur, laut luas, tambang melimpah—namun sebagian besar kekayaan itu justru dinikmati oleh segelintir elite ekonomi, bukan oleh anak bangsa sendiri. Ia menyebut bahwa akar masalah bangsa ini terletak pada ketergantungan ekonomi, dominasi asing, dan absennya keberpihakan pada rakyat kecil.
Kini, ketika ia telah duduk di kursi kekuasaan, publik bertanya: di mana wujud dari gagasan besar itu?
Alih-alih mempercepat jalan menuju kemandirian dan keadilan sosial, pemerintahan ini justru masih sibuk berkutat pada proyek raksasa bernama Ibu Kota Nusantara yang menguras anggaran. Narasi makan siang gratis memang menggoda, tetapi tanpa sistem distribusi pangan nasional yang adil dan kuat, itu hanya akan menjadi retorika populis tanpa daya ungkit jangka panjang.
Paradoks Indonesia juga menyerukan pentingnya kedaulatan atas kekayaan alam—tetapi ironisnya, enam bulan pertama belum menunjukkan reformasi signifikan dalam tata kelola pertambangan, perhutanan, atau sektor pangan. Kebijakan ekspor bahan mentah masih gamang, dan ketergantungan pada investor asing justru makin dipelihara melalui intensif dan relaksasi aturan.
Yang lebih mengkhawatirkan, isu penegakan hukum dan demokrasi justru makin menguap. Setelah pemilu yang penuh kontroversi etik dan moral, publik berharap Prabowo akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem. Namun belum tampak ada agenda reformasi institusi hukum dan demokrasi. Yang ada justru adalah penyesuaian-penyesuaian politik agar kursi kekuasaan tetap nyaman bagi semua pihak yang sudah terlanjur berbagi kue.
Dalam pidato-pidatonya, Prabowo kerap menyinggung soal keadilan sosial sebagai fondasi Indonesia Raya. Tapi keadilan tidak lahir dari proyek mercusuar. Ia tumbuh dari kebijakan yang menyentuh akar persoalan: pendidikan bermutu yang merata, harga bahan pokok yang terjangkau, serta distribusi kekayaan yang lebih adil.
Enam bulan bukanlah waktu untuk menagih capaian besar, tapi cukup untuk menagih komitmen. Publik menunggu: apakah Prabowo sungguh-sungguh akan mewujudkan visinya, atau sekadar menaruhnya di rak, bersama buku-buku lain yang hanya jadi arsip sejarah.
Paradoks Indonesia kini bukan lagi sekadar gagasan—tapi tantangan langsung di depan mata. Prabowo punya kesempatan untuk menghapus paradoks itu. Tapi ia harus segera tancap gas. Bukan malah menarik rem tangan.
