“Jokowi berakhlak baik.”
Kalimat itu datang dari Eggi Sudjana — nama yang paham betul bahwa satu pernyataan bisa menggetarkan ruang publik. Ia melempar pujian, dan seketika republik menjawab dengan ingatan. Sebab di negeri yang riwayat kekuasaannya penuh liku, setiap pujian pada penguasa selalu memanggil pertanyaan: akhlak yang mana, dan diukur dari apa?
Joko Widodo, yang datang dari lorong-lorong kesederhanaan, pernah dipuja sebagai harapan. Namun satu dekade berlalu, kekuasaan tak lagi hanya tentang Jokowi seorang. Ia kini hadir bersama bayang lain: Gibran Rakabuming Raka — anak yang mendadak menapaki tangga kekuasaan nasional lewat lorong hukum yang berubah tafsir. Di titik itulah rakyat mulai berbisik: apakah konstitusi masih berdiri tegak, atau telah ditekuk demi garis darah?
Pasal usia yang dahulu tegas, tiba-tiba lentur. Lembaga yang seharusnya menjaga jarak dari kuasa, justru menjadi pintu masuk bagi lahirnya dinasti politik. Semua ini sah secara prosedur, kata para penjaga tafsir. Namun dalam etika republik, sah tidak selalu berarti pantas. Dan akhlak kekuasaan diuji bukan pada celah aturan, melainkan pada kesediaan menahan diri untuk tidak memanfaatkannya.
Di luar itu, riuh kontroversi lain terus berputar di ruang publik. Polemik tentang riwayat akademik Jokowi yang tak pernah benar-benar selesai. Kecurigaan tentang keberpihakan aparatus negara dalam kontestasi elektoral. Laporan lembaga internasional tentang persepsi korupsi yang tak kunjung membaik. Semua ini mungkin belum berujung palu hakim, tetapi derasnya kecurigaan adalah pertanda: kepercayaan rakyat sedang luka.
Akhlak pemimpin bukanlah soal tampil sederhana di layar kamera. Akhlak adalah kesediaan menjaga jarak antara keluarga dan negara. Akhlak adalah keberanian berkata “cukup” pada godaan memperpanjang pengaruh. Akhlak adalah tunduk pada semangat konstitusi, bukan sekadar memanfaatkan celahnya.
Maka ketika Eggi Sudjana bersaksi tentang akhlak Jokowi, publik justru membuka kembali lembar-lembar ingatan: tentang Jokowi yang mengubah peta kekuasaan, dan Gibran yang lahir dari perubahan itu. Tentang republik yang kini bertanya, apakah ini masih demokrasi meritokrasi, atau telah bergeser menjadi demokrasi garis keturunan?
Sejarah tidak menulis dari pujian.
Sejarah menulis dari jejak kuasa.
Dan ingatan rakyat,
lebih setia pada fakta kehidupan
daripada testimoni para pembela.
