Mengapa Indonesia Tetap Mengimpor LPG Meski Kaya Gas Alam

Masalahnya bukan sekadar soal “seberapa banyak” gas yang dimiliki Indonesia, melainkan “gas jenis apa” yang tersedia dan “untuk siapa” gas itu sebenarnya. Gas yang dominan diproduksi Indonesia adalah natural gas, atau gas alam, yang umumnya digunakan untuk pembangkit listrik, industri, dan ekspor dalam bentuk LNG (liquefied natural gas). Sementara di dapur-dapur rumah tangga, yang dibutuhkan adalah LPG—gabungan dari propana dan butana—yang tak diproduksi dalam jumlah cukup di dalam negeri.

Kebutuhan nasional terhadap LPG mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 2 juta ton. Sisanya—sekitar 6 juta ton—harus didatangkan dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Ironisnya, sebagian besar sistem penyimpanan dan distribusi LPG di Indonesia kini juga bergantung pada infrastruktur buatan Amerika.

Ketergantungan ini bukan tanpa sebab. Infrastruktur gas Indonesia sejak awal memang dirancang untuk mengalirkan natural gas, bukan LPG. Jadi meskipun cadangan gas alam berlimpah, konversi ke LPG bukanlah proses yang bisa dilakukan begitu saja. Fasilitas pengolahan yang dapat memisahkan dan mengambil LPG—yakni propana dan butana—dari gas alam, banyak yang sudah tua dan tidak mampu mengekstraksi dalam jumlah besar. Untuk memperbaruinya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan dana triliunan rupiah.

Pemerintah Prabowo-Gibran mewarisi persoalan ini dan kini mencoba menghidupkan kembali gagasan lama: gasifikasi batu bara. Teknologi ini memungkinkan batu bara—yang Indonesia punya sangat banyak—diubah menjadi gas sintetis yang bisa digunakan untuk menggantikan LPG. Namun, rencana ini masih pada tahap awal. Biayanya mahal, teknologinya belum terbukti sukses dalam skala besar, dan menimbulkan pertanyaan baru soal dampak lingkungan. Gasifikasi batu bara juga bisa menjadi bumerang baru: solusi mahal yang menambah kompleksitas dan bukannya menyederhanakan sistem energi nasional.

Jadi, ke mana kita menuju? Jawabannya: jangan berharap Indonesia bisa mandiri LPG dalam waktu dekat. Bahkan dengan segala rencana dan ambisi, impor LPG justru diperkirakan akan terus meningkat, seiring naiknya kebutuhan rumah tangga dan keterbatasan produksi dalam negeri. Amerika Serikat, dengan kelebihan pasokan LPG dan sistem ekspor yang mapan, akan terus menjadi pemasok utama dapur-dapur Indonesia.

Di tengah semua itu, yang tampak nyata adalah ironi besar: negeri penghasil gas yang harus membayar mahal untuk jenis gas yang tak mampu ia sediakan sendiri. Dalam diplomasi energi global, kita bukan pemain utama—kita hanya konsumen setia.