Fusilatnews – Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus di Istana Negara selalu menjadi momen simbolik bagi para pemimpin bangsa. Di sinilah kepala negara, mantan presiden, pejabat tinggi, dan rakyat terpilih bersatu dalam ritual kenegaraan, mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan khidmat. Namun, pada tahun 2025, tanda tanya besar muncul: mengapa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, justru belum memastikan kehadirannya dalam upacara tersebut, sementara ia telah dipastikan akan hadir pada Sidang Tahunan MPR sehari sebelumnya?
Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menyatakan bahwa Jokowi sudah menerima undangan resmi untuk upacara di Istana. Namun, kepastian kehadiran belum ada. Sebaliknya, ia sudah mengunci jadwal untuk Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Artinya, secara fisik dan protokoler, tidak ada kendala yang membuatnya absen dari acara kenegaraan di Istana—kecuali pertimbangan politik dan psikologis.
Bayangkan momen di mana Jokowi duduk sejajar dengan para mantan presiden lain seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Posisi ini bukan hanya soal kursi, melainkan soal simbol. Setelah meninggalkan kursi kekuasaan, seorang mantan presiden kerap “dikurung” dalam citra politiknya di mata publik. Duduk di deretan yang sama berarti menempatkan diri dalam satu garis sejarah, tanpa lagi menjadi pusat sorotan. Bagi sosok yang selama satu dekade menjadi wajah utama kekuasaan, itu bisa menjadi momen transisi yang sulit—bahkan mungkin terasa janggal.
Selain itu, ada kemungkinan bahwa Jokowi ingin menghindari panggung di mana politik simbolik lebih kuat daripada pidato atau kebijakan. Kehadirannya di Sidang Tahunan MPR memberi ruang baginya untuk tetap tampil dalam konteks formal dan resmi, di mana ia bisa berbicara atau memberi pesan politik. Sementara di upacara 17 Agustus, ia hanya akan menjadi salah satu dari sekian tokoh, tanpa peran sentral.
Bisa juga, ini adalah bentuk strategi menjaga jarak. Dengan ketegangan politik pasca-pemerintahannya—termasuk perdebatan soal kebijakan, warisan politik, dan kontroversi yang melibatkan keluarganya—Jokowi mungkin memilih untuk menghindari momen yang mempertemukan dirinya dengan tokoh-tokoh yang pernah bersinggungan secara politik. Kehadiran bersamaan dengan SBY atau Megawati, misalnya, bisa memunculkan tafsir publik dan media yang tak ia inginkan.
Namun, terlepas dari alasan pribadi atau politik, absennya Jokowi dari upacara di Istana, jika benar terjadi, akan menjadi preseden yang aneh. Tradisi kenegaraan bukan sekadar formalitas; ia adalah bagian dari ingatan kolektif bangsa. Dan ketika seorang mantan presiden memilih hadir di forum politik tapi absen di panggung peringatan kemerdekaan, pesan yang terbaca bisa jauh lebih besar daripada alasan yang diutarakan.
Pada akhirnya, mungkin Jokowi sedang memikirkan bagaimana ia ingin dikenang. Duduk di barisan mantan presiden pada 17 Agustus adalah simbol keterhubungan dengan sejarah bangsa. Menghindarinya, justru akan menambah bab baru—bab tentang jarak, pilihan, dan warisan yang tak hanya ditulis di buku sejarah, tapi juga di ingatan rakyat.
