Karl Marx tidak membenci pendeta karena iman. Ia membenci fungsi sosial pendeta yang berkhianat pada penderitaan manusia. Dalam Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Marx menelanjangi peran agama sebagai candu—bukan karena doa dan ritusnya, tetapi karena agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pendeta, dalam kacamata Marx, bukan penjaga moral, melainkan penjaga status quo.
Pendeta hadir bukan untuk menggugat ketidakadilan, melainkan untuk menjinakkan kemarahan rakyat. Ketika buruh lapar, pendeta berkata: bersabarlah. Ketika tanah dirampas, pendeta berkata: ini ujian iman. Ketika penguasa menindas, pendeta berkata: taatlah pada pemimpin. Di situlah Marx muak: iman diperas, penderitaan dinormalkan, kekuasaan disucikan.
Dan sejarah berulang—dengan wajah baru, nama baru, dan konteks geopolitik yang lebih brutal.
Hari ini, kita menyaksikan pola yang persis sama dalam sikap Yahya Cholil Staquf ketika mendukung Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Donald Trump—sebuah forum yang lahir dari rahim politik Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menjadi sponsor utama pendudukan Israel atas Palestina.
Prinsip Dasar Islam: Ulama Penjaga Kebenaran, Bukan Pelayan KekuasaanDalam Islam, ulama adalah waratsatul anbiya (pewaris para nabi). Sementara nabi, dalam sejarahnya, selalu berjarak—bahkan berhadap-hadapan—dengan penguasa zalim. Al-Qur’an mengingatkan:“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nanti kamu disentuh api neraka.”(QS. Hud: 113) Kata “cenderung” di sini bukan ikut menindas, cukup condong, membenarkan, atau memberi legitimasi moral. Ini dasar etis yang sangat keras.
Mari kita luruskan dengan jujur:
Donald Trump bukan simbol perdamaian.
Ia adalah presiden yang:
- Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,
- Memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem,
- Menelanjangi hukum internasional demi kepentingan Israel,
- Melahirkan “Abraham Accords” yang meminggirkan Palestina.
Lalu, di titik ini, pendeta zaman modern tampil—bukan membawa protes, bukan membawa keberpihakan pada korban, tetapi membawa legitimasi moral. Dengan bahasa halus, Yahya Staquf menyebutnya “strategis”, “realistis”, “jalan dialog”. Inilah kosakata klasik yang selalu dipakai ketika kekuasaan ingin terlihat bermoral tanpa harus adil.
Karl Marx akan langsung mengenali polanya.
Pendeta tidak lagi berdiri di antara rakyat dan kekuasaan sebagai penyeimbang. Ia berdiri di samping kekuasaan, menjadi penerjemah kebijakan penguasa agar terdengar bijak di telinga umat. Bukan kebenaran yang didekatkan ke istana, tetapi istana yang dibaptis agar tampak benar.
Apa yang dilakukan Yahya Staquf bukan sekadar dukungan politik. Ini adalah pengkhianatan moral terhadap sejarah penderitaan Palestina. Sebab:
- Palestina tidak kekurangan forum,
- Palestina tidak kekurangan dialog,
- Palestina kekurangan keberanian dunia untuk menyebut penjajahan sebagai kejahatan.
Board of Peace ala Trump tidak lahir dari keadilan, tetapi dari rekayasa geopolitik pemenang perang. Bergabung ke dalamnya tanpa sikap kritis yang tegas bukan “masuk untuk mengubah dari dalam”, melainkan masuk untuk menormalkan ketidakadilan dari dalam.
Di sinilah relevansi kebencian Marx terhadap pendeta menjadi telanjang. Pendeta selalu mengklaim netral, padahal netralitas di hadapan kejahatan adalah keberpihakan pada penindas. Pendeta selalu bicara damai, tapi damai tanpa keadilan adalah kekerasan yang dipermanis.
Ketika Yahya Staquf berdiri mendukung Prabowo—yang memilih panggung Trump—ia tidak sedang membela Palestina. Ia sedang membantu kekuasaan global mencuci tangan dengan sabun agama. Persis seperti yang dibenci Marx: agama dijadikan kosmetik politik.
Marx tidak anti-Tuhan.
Ia anti Tuhan yang dipaksa menjadi humas penguasa.
Dan hari ini, kritik Marx menemukan relevansinya kembali:
setiap kali pendeta lebih sibuk merapikan citra kekuasaan ketimbang memekikkan jeritan korban, di situlah agama berubah menjadi candu—dan pendeta berubah menjadi pelayan istana.
Palestina tidak butuh doa yang jinak.
Palestina butuh keberpihakan yang berani.
Jika agama memilih berdamai dengan penindas, maka jangan heran bila sejarah akan mencatatnya bukan sebagai cahaya, melainkan sebagai alat legitimasi kegelapan.
