FusilatNews -Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menggemparkan publik dengan cuitannya yang menyerukan pembubaran Kementerian Perdagangan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa sejak dulu hingga kini pendapatnya tetap sama: kebijakan tata niaga yang berbasis kuota merusak industri dalam negeri dan merugikan petani serta penambak garam. Pernyataan ini bukanlah tanpa dasar, melainkan berangkat dari pengalaman dan pengamatannya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia yang dianggap lebih banyak menguntungkan segelintir pihak dibandingkan rakyat kecil.
1. Sistem Kuota dan Dampaknya terhadap Industri Lokal
Susi menyoroti bahwa tata niaga berbasis kuota membuka celah bagi praktik perburuan rente yang merugikan sektor produksi dalam negeri. Kuota impor sering kali diberikan kepada pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, sehingga memunculkan monopoli dan menghambat kompetisi yang sehat. Dalam banyak kasus, kebijakan ini justru membuat petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil semakin sulit bersaing karena produk impor membanjiri pasar dengan harga lebih murah. Akibatnya, industri lokal tidak berkembang dan semakin bergantung pada impor.
Sebagai contoh, dalam sektor perikanan dan garam—dua bidang yang sangat dekat dengan kepemimpinan Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan—kebijakan impor yang tidak terkontrol membuat harga garam lokal jatuh dan melemahkan kesejahteraan petambak. Ironisnya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia justru masih bergantung pada garam impor. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan kebijakan tata niaga yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.
2. Kepentingan Oligarki dan Perburuan Rente
Salah satu alasan utama mengapa sistem kuota ini tetap bertahan adalah kepentingan oligarki yang mengendalikan jalannya perdagangan. Dengan adanya kebijakan kuota, hanya pihak tertentu yang mendapatkan izin impor dalam jumlah besar, sementara pemain lain kesulitan untuk bersaing. Alhasil, struktur pasar menjadi tidak sehat, di mana para produsen lokal tidak memiliki peluang yang setara.
Susi, yang dikenal dengan keberaniannya dalam menentang praktik ilegal selama menjabat, tentu memahami bagaimana oligarki beroperasi dalam kebijakan perdagangan. Kritiknya terhadap Kementerian Perdagangan bukan hanya tentang kinerja lembaga tersebut, tetapi juga tentang sistem yang lebih luas yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung.
3. Sikap Konsisten dan Harapan terhadap Pemerintahan Prabowo
Susi Pudjiastuti bukan kali pertama menyampaikan kritik ini. Ia mengaku pernah mengusulkan pembubaran Kementerian Perdagangan kepada Presiden Joko Widodo, namun tampaknya usulan tersebut tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Kini, dengan kepemimpinan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, Susi kembali menyuarakan gagasannya.
Harapan Susi terhadap Prabowo mungkin berangkat dari keinginannya untuk melihat perubahan nyata dalam sistem perdagangan Indonesia. Ia menekankan bahwa tanpa perombakan besar-besaran, industri dalam negeri akan terus terpuruk dan kesejahteraan petani serta nelayan akan semakin tergerus. Pembubaran Kementerian Perdagangan bukan sekadar wacana, melainkan langkah radikal yang menurutnya dapat menyelamatkan ekonomi rakyat kecil.
Kesimpulan
Pernyataan Susi Pudjiastuti mengenai pembubaran Kementerian Perdagangan adalah kritik tajam terhadap sistem tata niaga yang selama ini dinilainya merusak industri lokal. Dengan kebijakan berbasis kuota yang membuka ruang bagi oligarki dan perburuan rente, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil semakin tersingkir dari pasar. Susi melihat bahwa tanpa perubahan mendasar, ketimpangan ini akan terus berlanjut.
Usulan ini mungkin terdengar ekstrem, namun memberikan sinyal bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan perdagangan Indonesia. Apakah Prabowo akan menindaklanjuti usulan ini? Ataukah sistem yang sudah mengakar ini akan tetap bertahan? Yang jelas, suara Susi Pudjiastuti kembali mengingatkan kita akan pentingnya reformasi kebijakan demi kepentingan rakyat banyak.
