Oleh: Ahmad Yani
Jakarta – Fenomena korupsi berjamaah di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan beberapa oknum hakim agung pada akhir tahun 2022 patut disesalkan. Institusi MA merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Praktik korupsi membuat institusi MA menjadi oleng dan akan mengalami disfungsi jika tidak dilakukan pembenahan secara serius dan menyeluruh. Jika dicermati dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tergambar beberapa fungsi MA.
Pertama, fungsi pengadilan. MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki fungsi untuk memutus perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan prinsip keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pada posisi ini, hakim sering disematkan kepadanya sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi sehingga ia wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Kedua, fungsi pengawasan. MA sebagai organ yang menahkodai beberapa lingkungan di bawahnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Fungsi “pengawas” dimaknai agar peradilan di bawahnya tetap hidup dan senafas prinsip-prinsip keadilan. Kedua fungsi ini tidak akan berjalan apabila makna “adil” dalam putusan dapat terbeli dengan uang dan nahkodanya (MA) sendirinya memiliki kecenderungan menghirup polusi korupsi.
Ketiga, fungsi pengaturan. Selain menahkodai lingkungan peradilan di bawahnya, MA juga memiliki fungsi untuk mengatur peradilan di bawahnya agar ketertiban dan suasana kesakralan dalam peradilan terlaksana.
Keempat, fungsi penasihat. MA memiliki fungsi untuk memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Fungsi “pemberi nasihat” memiliki makna bahwa MA sebagai institusi yang dipercaya memiliki kearifan nalar hukum dalam memecahkan suatu permasalahan secara berkeadilan.
Kelima, fungsi administratif. MA memiliki fungsi untuk mengatur susunan organisasi dan kebutuhan keuangan pada lingkungan peradilan di bawahnya. Fungsi ini dijalankan agar semua lingkungan peradilan di bawah MA dapat memainkan peran sebagai pengadil yang memberikan putusan secara adil. Ketiga fungsi tersebut akan melempeng, jauh dari kebenaran objektif jika tirai hitam korupsi telah menutupi.
Kelima fungsi “maha fundamental” di atas mengalami disfungsi dan turbulensi amat dahsyat. Harus diakui MA menutup catatan hariannya pada 2022 dengan goresan yang melukai dirinya sendiri. Hal ini menguatkan hasil Word Justice Project (2022) terkait Rule of Law Index 2022 bahwa negara Indonesia hanya menduduki peringkat 64 dari 140 negara yang disurvei. Indikator criminal justice di Indonesia hanya sebesar 0,39 persen, yakni paling terendah dari semua indikator.
Begitu pula Absence of Corruption (Wilayah Bebas Korupsi) pada lembaga peradilan di Indonesia menempati urutan kedua terendah dengan angka 0,34 persen setelah legislatif (0,30 persen) dibandingkan dengan Polisi dan TNI (0,48 persen) dan eksekutif (0,49 persen).
Membangun Optimisme
Tidak adil rasanya jika kesalahan “oknum” tertentu juga disematkan kepada semua orang. Saya optimis masih ada hakim yang memiliki pendirian integritas kuat dalam memaknai profesi yang mulia itu. Hakim yang koruptif hanyalah segelintir perusak keadilan yang kebetulan memakai jubah hakim. Namun hakim yang berdiri tegak di jalan lurus itulah sebenar-benarnya hakim sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi.
Menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan adalah perkataan bijak yang selalu diajarkan di tengah keterpurukan. Tahun 2023 saatnya untuk menyudahi catatan kelam, dan memulai lembaran baru yang penuh optimisme. MA harus segera melakukan transformasi kelembagaan, melakukan pembersihan dan penyucian kelembagaan.
Membuang “sampah” korupsi pada tempatnya ia harus dibuang, sekaligus memberi penghukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Mematrikan kembali adagium fiat justitia ruat cealum (tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh) dalam setiap embusan napas.
Tahun ini MA harus bermetamorfosis. Mengubah segala praktik buruk dalam seleksi hakim agung menjadi praktik yang suci dan sakral. Seleksi hakim agung harus diperketat dengan penjelajahan rekam jejak calon hakim yang bukan hanya sifatnya prosedural dan menggugurkan kewajiban, tetapi harus secara substansi dan menyeluruh. Corak hitam seleksi hakim yang banyak disinyalir melibatkan kepentingan politik belaka harus berubah menjadi corak putih bening yang bebas dari intervensi apapun, sebagaimana marwah peradilan adalah kekuasaan yang merdeka.
Tahun ini MA harus mendekatkan diri pada pengawasan yang sungguh-sungguh. Pengawasan hakim agung harus maksimal. Tanpa perbaikan pengawasan kelembagaan dan hakim yang sungguh-sungguh, apa yang diistilahkan sebagai l’histoire se repete (sejarah akan berulang) kemungkinan akan terjadi pada 2023. Pengawasan publik juga mesti didekatkan kepada MA melalui persidangan MA yang transparan dan terbuka untuk khalayak, kecuali kasus-kasus tertentu mengharuskan tertutup.
Dan, pada tahun 2023 ini, hakim agung harus kembali menegakkan moral konstitusi. Sumpah jabatan yang melekat dalam diri harus ditegakkan kembali. Bersumpah di bawah kitab suci untuk menjalankan UUD 1945 pada saat dilantik, memiliki pertanggungjawaban moral untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memperlakukan subjek hukum yang berperkara searus dengan persamaan kedudukan di depan hukum, sebagaimana telah termaktub dalam UUD 1945.
Ahmad Yani, Pengurus Mata Garuda Pusat periode 2022-2024.
Dikutip dari detikom, Senin 16 Januari 2023.
