Mari kita mulai menyimak, nama-nama Capres yangg muncul heboh saat ini; Prabowo Subiato, Sandiaga Uno/Gerindra, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Eric Thohir/Non Partai, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, mereka semua para Ketua/Ketua Umum partai yang tergabung dalam kubu koalisi Pemerintahan Jokowi. Jadi sudah terbaca, mereka akan bersaing, adu jotos program, baku politik diantara mereka sendiri. Kawan belawan-lawan. Betapa hebohnya, bisa dibayangkan, bagaimana nanti saat kampanye. Berantem diantara mereka juga. Baku cehcar cakar, buka-bukaan.
Situasi tersebut dimungkinkan terjadi, karena produk dari konstitusi itu sendiri. Salah satu pasal dalam UUD 45, menyebutkan Calon Presiden dan Wakil Calon Presiden, dapat diusulkan oleh Parpol Peserta Pemilu dengan persyaratan raihan kursi di DPR RI minimal 20%. Bila tidak terpenuhi, maka boleh bergabung dengan partai lain.
Ketentuan inilah, yang kemudian menjadi sumber rujukan aktifitas politik (diundangkan), yang telah melahirkan Partai-partai berkoalisi. Kini koalisi tersebut, bahkan telah menguasai hingga 82% di Parlemen.
Catatan, bahwa situasi seperti, sudah tidak kondusif untuk good governance dan bahkan kehidupan berdemokrasi itu sendiri. Pemerintah menjadi otoriter, menumpulkan fungsi dan control dan check and balances Dewan.
Para Capres 24 yang ditanyai Presiden tersebut, begitu optimis akan menjadi kandidat, karena partai pengusung mereka adalah partai-partai yang ikut kontestasi dan telah memenuhi syarat keberadaan di DPR, pada hasil pemilu 2019. Pemilu 24 nya belum di gelar, calon Presidennya sudah ada. Siapa mereka? Adalah produk aspirasi hasil Pemilu 2019. Bila berandai-andai, pada Pemilu 24 nanti, yang 82% suara itu, bukan dari Partai koalisi, aau 2 partai dari non kolaisi, bagaimana?
Menyimpang sedikit, ketentuan diatas itulah, saat ini sedang kami review di Mahkamah Konstitusi, yang sidang perdananya, telah dimulai pada tanggal 14 April 2022 yang lalu, dengan nomer perkara 42/PUU-XX/2022.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Panda Nababan mengungkap cerita tentang Presiden Jokowi yang rupanya sudah pernah menanyai empat menterinya yang mau maju jadi Presiden. Salah satunya adalah Prabowo. Panda awalnya mengungkapkan bahwa, Presiden Jokowi menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden sejak awal ide tersebut digulirkan. Untuk memperkuat pernyataannya itu, kata Panda, ada sekelumit cerita dari balik tembok Istana soal ‘persiapan’ Pemilu 2024.
Panda menuturkan Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya soal hasrat mereka maju Pilpres 2024. Sejumlah menteri menyatakan keinginannya untuk bertarung di Pilpres 2024 ke Jokowi. “Presiden Jokowi, yang kudengar cerita, dia sudah tanya Airlangga (Menteri Koordinator Perekonomian), mau maju nggak jadi Presiden, jawab Airlangga maju,” kata Panda dalam acara Adu Perspektif dikutip detikcom.
Jokowi juga menanyakan hal yang sama kepada Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Bahkan, Jokowi juga sudah bertanya kepada Ketua DPR Puan Maharani. “(Jokowi) tanya Sandiaga Uno, Sandiaga Uno bilang maju. Dia tanya Erick, maju. Dia tanya Puan, maju,” kata Panda.
Menteri Pertahanan Prabowo juga sudah ditanya oleh Jokowi. Namun memang jawaban Prabowo tak seluas 4 tokoh lainnya. “Dia tanya Prabowo, dia bilang, ‘Kalau ada izin bapak’, kata Prabowo,” ujar Panda. Sikap Jokowi tersebut diyakini Panda sebagai pertanda pemilu 2024 tak akan ditunda. Terlebih kini Jokowi juga sudah menyatakan pemilu selanjutnya tetap digelar pada 14 Februari 2024. (fusilat)
keren