Dalam pidato Presiden Prabowo, terdapat sebuah pernyataan yang mendalam mengenai makna penghormatan rakyat kepada aparat keamanan, terutama tentara dan kepolisian. “Bintang yang ada di pundakmu itu adalah penghormatan dari rakyat,” demikian Presiden menyampaikan. Namun, penghormatan tersebut bukanlah sekadar simbol tanpa makna, melainkan bentuk kepercayaan rakyat yang menyerahkan nasib keamanan mereka kepada aparat negara.
Sebuah negara dapat dikatakan gagal apabila tentara dan kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru berubah menjadi ancaman bagi mereka. Prabowo menegaskan bahwa ciri khas negara yang gagal adalah ketika rakyat sendiri yang harus menggaji, melengkapi, memberi makan, dan bahkan menyerahkan kuasa kepada aparat dengan harapan mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sayangnya, dalam praktiknya, sering kali harapan ini dikhianati oleh berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Sejarawan dan filsuf politik Francis Fukuyama dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century menekankan bahwa negara yang gagal memiliki karakteristik utama berupa kelemahan dalam penegakan hukum, korupsi yang merajalela, serta kegagalan institusi negara dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, apabila tentara dan kepolisian lebih mengabdi pada kepentingan oligarki atau kekuasaan daripada rakyat, maka negara tersebut telah melangkah ke arah kegagalan.
Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract juga menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kehendak rakyat. Ketika kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada aparatur negara disalahgunakan, kontrak sosial itu pun runtuh. Situasi seperti ini sering kita lihat di negara-negara yang mengalami kekacauan politik dan ekonomi akibat kepemimpinan yang gagal menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepercayaan rakyat.
Selain itu, mantan Presiden AS, John F. Kennedy, pernah berkata, “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.” Pernyataan ini memperingatkan bahwa ketika pemerintah menekan rakyat dengan kekuatan militer dan kepolisian yang berlebihan, tanpa memberikan ruang bagi keadilan dan demokrasi, maka pemberontakan menjadi keniscayaan. Hal ini terjadi di banyak negara di mana ketidakpuasan terhadap institusi negara akhirnya memicu gejolak sosial dan politik.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengisyaratkan bahwa rakyatlah yang sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi dalam sebuah negara. “Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala,” katanya. Ini adalah pengingat bahwa eksistensi aparat negara tidak boleh lepas dari akar kehendak rakyat. Mereka ada untuk mengabdi, bukan untuk menguasai.
Dari pidato ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang memaksakan kekuasaannya melalui kekuatan militer dan kepolisian, melainkan negara yang mengakar pada kepercayaan rakyat, supremasi hukum, dan kesejahteraan bagi semua. Sebagaimana yang dikatakan Abraham Lincoln, “Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth.” Pemerintahan yang sejati adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Jika prinsip ini diabaikan, maka sebuah negara, sekuat apa pun tampaknya, akan menuju kehancuran.
Dengan demikian, pidato Presiden Prabowo menjadi refleksi penting bagi masa depan bangsa. Apakah negara ini akan terus maju dengan fondasi kepercayaan rakyat, ataukah kita akan melihat lambat laun fondasi tersebut runtuh akibat pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan? Jawabannya ada pada bagaimana para pemimpin dan aparat negara menjalankan tugas mereka: sebagai pelindung rakyat atau justru sebagai ancaman bagi mereka.
