Fusilatnews – Menurut pernyataan Romahurmuziy, untuk bisa menjadi anggota DPR RI, seseorang minimal harus mengeluarkan biaya sebesar Rp16 miliar hanya untuk sosialisasi. Itu pun ia katakan sebagai seorang Sekjen partai yang sudah memiliki nama, tanpa perlu membayar mahar politik kepada partai. Banyak caleg di bawah angka itu yang justru gagal terpilih. Pernyataan ini memberi gambaran gamblang bahwa demokrasi kita mahal, bahkan sangat mahal. Kursi DPR tidak jatuh semata karena gagasan, integritas, dan kapasitas, melainkan ditentukan oleh seberapa dalam isi kantong seorang calon.
Namun, ironi muncul ketika kita menelusuri fasilitas dan tunjangan yang melekat pada jabatan sebagai anggota DPR. Dari tunjangan beras hingga rumah, hampir semua diklaim sebagai kebutuhan yang tak bisa ditawar. Mereka beralasan, kebanyakan tidak memiliki rumah di Jakarta, sehingga negara perlu menganggarkan Rp50 juta per bulan untuk tunjangan perumahan. Di titik ini, kontradiksi mencolok terlihat jelas.
Untuk bisa duduk di kursi DPR, mereka rela menggelontorkan miliaran rupiah—sesuatu yang disebut “pengorbanan.” Namun setelah duduk manis di Senayan, mereka tidak segan meminta kompensasi negara dalam bentuk tunjangan berlapis. Bukankah logikanya sederhana: jika benar pengorbanan itu demi pengabdian, maka segala kemewahan fasilitas seharusnya tidak perlu lagi diperjuangkan mati-matian?
Kenyataannya, kita melihat politik sebagai investasi. Modal miliaran yang ditanam di awal akan “dikembalikan” lewat fasilitas, tunjangan, dan tentu akses terhadap berbagai peluang lain yang lebih besar. Politik lalu menjadi bisnis dengan kalkulasi untung-rugi, bukan lagi medan pengabdian untuk rakyat.
Di sinilah paradoks demokrasi kita: rakyat berbondong-bondong datang ke TPS dengan harapan ada wakil yang memperjuangkan suara mereka, tetapi di balik layar, kursi legislatif dibentuk lewat transaksi modal yang nilainya fantastis. Saat duduk di parlemen, anggota DPR lebih sibuk memperjuangkan kesejahteraan pribadi ketimbang kesejahteraan publik.
Maka pertanyaan mendasarnya: benarkah menjadi anggota DPR adalah pengorbanan, atau justru sebuah privilege yang dilapisi retorika pengabdian? Jika ongkos politik untuk masuk ke Senayan begitu mahal, lalu fasilitas yang diberikan negara pun begitu mewah, di mana letak keberpihakan mereka kepada rakyat yang sebenarnya membayar seluruh itu melalui pajak?
