Pergantian Menteri Keuangan sering kali hanya berarti pergantian tangan administratif—seorang teknokrat diganti teknokrat lain, arah tetap sama, gaya tetap dingin. Tapi sejak Purbaya Yudhi Sadewa duduk di kursi itu, denyut ruang fiskal terasa berbeda. Ia tidak datang untuk menjaga meja kerja, tapi untuk menggerakkan mesin.
Dalam waktu yang belum genap sebulan, Purbaya menabrak kebiasaan lama. Ia mengalirkan Rp 200 triliun dana kas negara yang semula mengendap di Bank Indonesia ke lima bank besar milik negara. “Kalau anggaran cuma dihemat-hemat dan akhirnya tidak habis… habiskan,” ujarnya dengan nada setengah perintah, setengah sindiran. Bagi Purbaya, uang negara bukan untuk dipajang di neraca, tapi untuk bekerja.
Langkah itu mengguncang. Selama bertahun-tahun, Kementerian Keuangan dikenal hati-hati dan kerap menahan belanja demi menjaga angka defisit. Sri Mulyani, pendahulunya, membangun reputasi sebagai bendahara yang disiplin—stabilitas fiskal menjadi mantra utama. Tapi di tangan Purbaya, prinsip itu dibalik. Ia menilai stabilitas tanpa pergerakan tak ubahnya genangan air: jernih, tapi stagnan.
“Kalau ekonomi mau tumbuh enam persen, dua mesin harus nyala bersamaan: fiskal dan moneter. Pemerintah nggak boleh nunggu sektor swasta bergerak dulu,” kata Purbaya dalam satu forum kabinet. Ia menganggap selama ini dua mesin itu kerap jalan sendiri-sendiri: perbankan menahan kredit, pemerintah menahan belanja. Akibatnya, ekonomi berjalan pincang.
Purbaya juga berani memotong sebagian dana transfer ke daerah yang dianggap tidak efisien. Ia menuding banyak dana pemerintah daerah hanya berputar di rekening, tak mengalir ke proyek produktif. Dalam rapat internal, ia menegaskan, “Dana publik bukan untuk diparkir. Kalau tidak bisa digunakan untuk rakyat, saya tarik.”
Tak berhenti di situ. Ia mulai menelusuri potensi pajak yang selama ini tersembunyi di balik celah administrasi. Ia turun langsung ke Direktorat Bea dan Cukai, meminta laporan penunggak, memeriksa angka penerimaan. Ia ingin agar setiap rupiah yang menguap bisa dilacak dan dikembalikan ke kas negara. “Kita bukan kekurangan uang. Kita kekurangan keberanian menagih,” katanya.
Sikapnya yang tegas juga tampak dalam pesan kepada seluruh jajaran birokrasi: “Rancang anggaran yang bisa dikerjakan. Jangan buat program yang akhirnya hanya jadi laporan.” Ia menolak filosofi lama bahwa kehati-hatian fiskal adalah kebajikan utama. Bagi Purbaya, kehati-hatian tanpa eksekusi adalah pemborosan waktu.
Gaya seperti ini kontras dengan Sri Mulyani. Jika Sri dikenal sebagai arsitek fiskal yang mengutamakan stabilitas dan kredibilitas pasar, maka Purbaya lebih menyerupai mandor pembangunan yang turun langsung ke lapangan. Ia tidak hanya memeriksa keseimbangan angka, tetapi memeriksa apakah angka itu sudah menjelma menjadi lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan.
Perbedaan keduanya seperti dua sisi mata uang: Sri Mulyani menekankan keteraturan, Purbaya menekankan pergerakan. Sri menjaga neraca, Purbaya membongkarnya agar uang mengalir. Dalam bahasa kebijakan, Sri Mulyani fokus pada fiscal discipline, sedangkan Purbaya mendorong fiscal activism.
Meski begitu, keberanian Purbaya masih harus melewati ujian berat. Menyalurkan dana besar ke perbankan tanpa disiplin bisa menimbulkan gelembung kredit. Memotong transfer daerah bisa memicu gesekan politik. Dan ambisinya untuk menumbuhkan ekonomi enam persen bisa terganjal bila inflasi tak terkendali.
Namun satu hal pasti: Purbaya telah menggeser orientasi Kementerian Keuangan dari sekadar pengelola utang menjadi penggerak arah pembangunan. Ia bukan sekadar bendahara negara, tapi chief economic strategist—yang tak hanya menghitung uang, melainkan memastikan uang bekerja.
Jika Sri Mulyani membangun rumah keuangan yang kokoh, maka Purbaya kini mencoba menyalakan lampu di setiap ruangnya. Ia tak sekadar menjaga agar tak bocor, tapi memastikan rumah itu hidup.
