“Menurut versi dia, Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan, bukan untuk mewujudkan pemerataan. Saya ingin menyampaikan ini adalah pikiran sesat,” kata Bahlil.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam acara deklarasikan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan oleh Relawan Pilar 08 di DBL Arena Surabaya, Ahad (3/12).
Ketua Dewan Pembina Pilar 08, Bahlil Lahadalia menuding calon presiden yang menolak pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan adalah sesat pikir
“Menurut versi dia, Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan, bukan untuk mewujudkan pemerataan. Saya ingin menyampaikan ini adalah pikiran sesat,” kata Bahlil.
Bahlil berpendapat, pembangunan IKN adalah bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, ketika ada calon presiden yang tidak setuju pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, maka calon presiden tersebut tidak ingin Kalimatan, dan umumnya kawasan timur Indonesia lebih maju dari saat ini.
“Ini adalah cara berpikir yang menyesatkan. Jadi menurut saya cara berpikir ini adalah cara berpikir calon presiden yang belum mampu mengerti betul tentang geografis yang ada di negara kita,” ujarnya.
Bahlil juga menyindir pernyataan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang menyatakan lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
“PKB adalah partai terdepan yang mendukung Ibu Kota Nusantara lewat pembuatan Undang-Undang (nomor 3 tahun 2022) itu,” ucapnya.
Bahlil menegaskan pilihan agar ibu kota tetap tinggal di Jakarta dan menolak pindah ke Kalimantan karena dianggap masih hutan adalah konsep pemikiran yang salah. Bahkan menurutnya, pemikiran tersebut adalah konsep berpikir Cagub-Cawagub DKI, dan tidak cocok menjadi presiden atau wakil presiden.
“Ada juga menyampaikan bahwa kita sudah nyaman tinggal di kota, kok disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan. Ini artinya hanya konsep berpikir untuk memimpin gubernur DKI Jakarta dan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bukan untuk menjadi presiden dan wakil presiden,” ujarnya.
