Jakarta, Fusilatnews – Menanggapi adanya dugaan intervensi terhadap verifikasi faktual partai politik calon kontestan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menegaskan KPU aja yang bodoh karena mau diintervensi.
“Iya dong (tugas KPU sepenuhnya), KPU aja yang bodoh kalau mau diintervensi,” kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13/1. “Kan sudah UU mengatakan dia independen, kok ada orang diintervensi oleh parpol, pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya.”
Dugaan intervensi terhadap verifikasi faktual partai politik calon kontestan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, diungkap oleh anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay,
Kasus ini muncul setelah koalisi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melaporkan salah satu bukti dugaan manipulasi verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024 kepada Komisi Pemerintahan DPR. Bukti tersebut berupa percakapan lewat aplikasi WhatsApp antar-anggota KPU di suatu provinsi.
“Sesaat lagi Sekjen akan perintahkan sek provinsi agar berkomunikasi dengan admin Sipol beberapa kab/kota untuk MS-kan Gelora,” demikian salah satu isi percakapan yang dibeberkan Koalisi kepada DPR pada rapat, Rabu, 11/1 MS yang dimaksud adalah Memenuhi Syarat.
“Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana lewat mendagri, menkopolhukam, dll.” Hadar menyebut percakapan itu terjadi 7 November lalu, atau saat KPU memverifikasi faktual partai politik.
Menanggapi tudingan Hadar N Gumay Menanggapi klaim Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay soal intervensi pemerintah untuk meloloskan Partai Gelora Menteri Koordinator Politik dan hukum Mahfud MD membantah tuduhan itu.
“Kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR bahwa ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan Parpol Peserta Pemilu. Tak Ada itu, mestinya dicek dulu,” kata Mahfud, Kamis (12/1).
Menteri Mahfud membenarkan telah menghubungi KPU ketika muncul kegaduhan tentang rumor tudingan KPU meloloskan dan tidak meloloskan partai politik tertentu, saat itu Menteri mahfud menghubungi KPU dan meminta kepada KPU agar KPU bersikap profesional
“Betul saya kontak ke KPU tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelepon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, menanggapi rumor yang semakin kuat bahwa ada permintaan untuk meloloskan partai tertentu dan juga permintaan untuk mengganjal partai tertentu atas dasar itulah makhfud menghubungi KPU
“Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar,” kata Makhfud
Mahfud juga menjelaskan kalau hal ini juga disampaikan kepada ketua KPU Hasyim Asy’ari saat bersama meresmikan TV Pemilu.
“Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU,” kata Makhfud
