Meski Tunjangan Besar dan Menggiurkan Solidaritas Hakim Tuntut Kenaikan Gaji 142 Persen

Jakarta  – Fusilatnews- Solidaritas Hakim berharap pemerintah mengabulkan tuntutan kenaikan gaji sampai 142 persen,

besaran kenaikan gaji yang diharapkan oleh hakim di Indonesia mencapai hingga 142

“Tuntutan kami yang ada dalam naskah kebijakan adalah supaya gaji pokok hakim, tunjangan jabatan hakim, dan tunjangan kemahalan dinaikkan 142 persen dari nilai yang ada dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2024,” kata Perwakilan dari SHI, Bima Sakti.

Bima mengatakan, tuntutan dalam naskah kebijakan yang dibuat pihaknya kurang lebih menggambarkan tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018. Dia menekankan bahwa tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang digaungkan tersebut bukanlah sekedar alasan materi.

“Kami menuntut bukan untuk kaya, yang kami tuntut adalah untuk menjaga integritas. Sebab, judicial wellbeing sejalan dengan judicial integrity, itu sudah terbukti melalui penelitan dari seluruh penjuru dunia,” tutur dia.

Bima mengatakan, pihaknya akan terus bersikeras untuk memperjuangkan tuntutan tersebut. Terutama kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga DPR RI.

Diketahui, para hakim menyampaikan tuntutan lantaran mengeluh akibat tidak adanya kenaikan gaji dalam kurun waktu 12 tahun. Beleid mengenai gaji termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahu 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Mengutip isi lampiran dari PP Nomor 94 Tahun 2012, tertera nominal gaji dan tunjangan hakim, dan tunjangan kemahalan. Berapa?

jika hakim Golongan III A mengabdi selama 18 tahun, gajinya akan meningkat menjadi Rp 2.909.300, sedangkan Golongan III D menjadi Rp 3.179.100.

Dalam lampiran PP tercantum, hakim Golongan III A dengan masa jabatan 0 tahun mendapatkan gaji paling rendah, yaitu Rp 2.064.100 per bulan. Sementara itu, hakim Golongan III D menerima gaji sebesar Rp 2.337.300.

Hakim Golongan IV A tercatat mendapatkan gaji Rp 2.436.100 per bulan, dan Golongan IV E sebesar Rp 2.875.200 pada masa 0 tahun pengabdian. Setelah 18 tahun, gaji Golongan IV A hanya bertambah menjadi Rp 3.274.500, sementara Golongan IV E menjadi Rp 3.746.900

Adapun, untuk mencapai angka Rp4 juta, hakim Golongan III harus mengabdi selama 30 tahun, sedangkan Golongan IV memerlukan waktu 22—24 tahun.

Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan jabatan mereka di lingkungan lembaga peradilan.

Besaran tunjangan hakim tersebut meliputi hakim di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hakim pada tingkat banding mendapat tunjangan paling besar, baik di Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), maupun Pengadilan Militer Tinggi Utama (Dilmiltama).

Hakim yang menjadi ketua atau kepala pengadilan tingkat banding mendapatkan tunjangan sebesar Rp 40.200.000. Sedangkan tunjangan untuk wakilnya adalah Rp 36.500.000, hakim utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI mendapatkan Rp 33.300.000, dan hakim utama muda/ Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 31.100.000.