By Paman BED
By Paman BEDAda sebuah metafora medis yang kerap mengusik pikiran ketika mengamati dinamika tata kelola dan penegakan hukum di negeri ini.
Ketika sebuah sel kanker pertama kali diidentifikasi di dalam tubuh, respons yang muncul biasanya adalah melakukan lokalisasi. Area yang sakit diisolasi, dibedah, lalu diharapkan tubuh kembali sehat.
Dahulu, tumor itu teridentifikasi dengan nama “Mafia Peradilan.”
Penyakit yang dianggap berada di hilir, ketika oknum polisi, jaksa, hakim, maupun advokat melakukan transaksi di bawah meja demi mengubah yang hitam menjadi putih atau yang putih menjadi hitam. Saat itu muncul asumsi bahwa jika ruang sidang berhasil dibersihkan, maka keadilan akan otomatis tegak.
Namun waktu membuktikan bahwa asumsi tersebut terlalu sederhana.
Sel kanker itu tidak hanya bertahan hidup.
Ia berevolusi.
Ia bermetastasis secara agresif menjadi sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih berbahaya: Mafia Hukum.
Ruang lingkupnya tidak lagi terbatas pada ruang sidang atau koridor rumah tahanan. Ia telah merambat ke hulu, menyusup ke ruang-ruang tempat regulasi disusun, ke meja birokrasi tempat izin diterbitkan, hingga ke pusat-pusat kekuasaan yang mampu membentuk arah hukum bahkan sebelum sebuah perkara lahir.
Akibatnya, hukum tidak lagi sekadar diperdagangkan ketika perkara muncul. Dalam banyak kasus, hukum sudah terlebih dahulu “dikondisikan” jauh sebelum konflik terjadi.
Di balik persoalan yang tampak abstrak ini, sesungguhnya terdapat dampak yang sangat manusiawi.
Bayangkan seorang istri yang menangis ketika suaminya diangkat menjadi direktur utama sebuah BUMN.
Tangis itu bukan karena keluarga mereka sedang tertimpa musibah.
Justru sebaliknya.
Suaminya baru saja memperoleh amanah yang selama ini dianggap sebagai puncak karier profesional.
Namun yang hadir bukan kegembiraan, melainkan kecemasan.
Mereka memahami bahwa dalam lingkungan hukum yang kehilangan kepastian, niat baik dan integritas tidak selalu cukup menjadi perlindungan.
Satu keputusan bisnis yang gagal dapat dipandang sebagai kesalahan administratif.
Kesalahan administratif dapat ditafsirkan sebagai kerugian negara.
Dan kerugian negara dapat berkembang menjadi perkara pidana.
Di titik itulah ketakutan mulai menggantikan keberanian mengambil keputusan.
Orang-orang yang seharusnya berani berinovasi menjadi ragu.
Mereka yang seharusnya fokus menciptakan nilai tambah justru lebih sibuk memastikan dirinya tidak terseret persoalan hukum di kemudian hari.
Fenomena ini menunjukkan bahwa metastasis mafia hukum tidak hanya merusak penegakan keadilan.
Ia juga menciptakan budaya ketakutan yang secara perlahan menggerogoti kualitas pengambilan keputusan di sektor publik maupun dunia usaha.
Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana namun mengganggu:
Mengapa obat pemberantasan yang tersedia selalu terasa kalah cepat dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan kanker hukum ini?
ANALISIS STRUKTURAL: ANATOMI METASTASIS
Jika dibedah menggunakan pisau analisis tata kelola (Good Corporate Governance), pergeseran dari mafia peradilan menuju mafia hukum mencerminkan kegagalan sistemik yang sangat serius.
Dalam Fraud Pentagon dikenal faktor capability dan arrogance sebagai pemicu penyimpangan skala besar. Mafia hukum tidak lagi dapat dipahami sebagai perilaku individual yang didorong tekanan ekonomi atau kesempatan semata. Ia telah berkembang menjadi kolusi terorganisir yang melibatkan berbagai simpul kekuasaan sekaligus.
Di dalamnya dapat ditemukan oknum regulator yang membentuk aturan, pejabat eksekutif yang menjalankan kewenangan, pelaku usaha yang menyediakan sumber daya, dan aparat penegak hukum yang menjaga keberlangsungan sistem tersebut.
Ketika hukum berubah menjadi komoditas ekonomi, asas kepastian hukum perlahan runtuh dan digantikan oleh hukum pasar.
Siapa yang memiliki sumber daya terbesar, dialah yang menentukan aturan permainan.
Di sinilah letak ironi terbesar.
Regulasi yang semestinya melindungi kepentingan publik berpotensi berubah menjadi instrumen legitimasi kepentingan kelompok tertentu. Penegakan hukum yang seharusnya menghadirkan keadilan dapat bertransformasi menjadi instrumen perlindungan kekuasaan.
Pada titik itu, korupsi tidak lagi sekadar menyimpang dari sistem.
Korupsi telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri.
Fenomena ini menjelaskan mengapa pengawasan yang semakin ketat belum tentu menghasilkan tata kelola yang semakin baik.
Audit diperbanyak.
Dashboard ditambah.
CCTV dipasang.
Sistem digital dibangun.
Namun penyimpangan tetap berulang.
Persoalannya bukan semata-mata kurangnya pengawasan.
Lingkungan hukumnya sendiri sering kali masih memproduksi tekanan, peluang, konflik kepentingan, dan ruang abu-abu yang memungkinkan berbagai kepentingan bernegosiasi.
Sebagaimana sebuah rumah yang terus kemasukan tikus meskipun penjaga pintunya diperbanyak, masalahnya mungkin bukan terletak pada penjaganya, melainkan pada banyaknya celah yang dibiarkan terbuka.
Ketika regulasi saling bertabrakan, kewenangan saling tumpang tindih, dan konflik kepentingan tidak dikelola secara transparan, maka korupsi tidak lagi bekerja melawan sistem.
Ia bekerja dari dalam sistem.
Dalam perkembangan teori fraud modern, persoalan ini bahkan telah bergerak melampaui Fraud Triangle maupun Fraud Diamond.
Capability tidak lagi sekadar kemampuan individu.
Ia berkembang menjadi kapasitas kolektif yang bekerja melalui jaringan kekuasaan.
Fraud tidak lagi dilakukan oleh satu orang.
Ia bergerak melalui ekosistem yang saling terhubung.
Dan ketika kapasitas kolektif tersebut bertemu dengan konsentrasi pengaruh yang terlalu dominan dalam siklus kekuasaan, maka lahirlah apa yang dapat disebut sebagai fraud sistemik.
Di titik itu, pengawasan tidak lagi berhadapan dengan individu.
Pengawasan berhadapan dengan ekosistem.
IDENTIFIKASI RISIKO SISTEMIK
Dari perspektif manajemen risiko, metamorfosis ini membawa setidaknya tiga ancaman besar bagi keberlangsungan negara.
Pertama, risiko hukum dan kepatuhan.
Ketika pasal dapat “dipesan” dan status hukum dapat dinegosiasikan, kepatuhan kehilangan fondasi moralnya.
Masyarakat tidak lagi mematuhi hukum karena percaya pada keadilannya, melainkan karena takut terhadap kekuasaan.
Ketidakpastian hukum ini juga menciptakan fenomena lain yang tidak kalah berbahaya: kriminalisasi risiko.
Dalam dunia bisnis maupun birokrasi, tidak semua keputusan yang gagal merupakan kejahatan.
Ada keputusan yang salah karena informasi terbatas.
Ada keputusan yang gagal karena perubahan situasi.
Ada pula keputusan yang tidak menghasilkan hasil sesuai harapan meskipun diambil dengan itikad baik.
Ketika batas antara mismanagement, kesalahan administrasi, dan tindak pidana menjadi kabur, maka ketakutan mulai menggantikan keberanian.
Pada akhirnya, organisasi kehilangan inovasi karena orang-orang baik memilih bermain aman daripada mengambil keputusan yang diperlukan.
Kedua, Risiko Ekonomi.
Mafia hukum menciptakan ekonomi biaya tinggi.
Investor yang kredibel membutuhkan kepastian aturan, bukan kepastian kedekatan dengan kekuasaan.
Ketika hukum dapat diperjualbelikan, biaya transaksi meningkat, efisiensi menurun, dan modal sehat cenderung mencari yurisdiksi yang lebih dapat dipercaya.
Tidak ada investasi jangka panjang yang dapat tumbuh subur di atas fondasi ketidakpastian hukum.
Ketiga, Risiko Reputasi.
Kepercayaan publik merupakan modal sosial terpenting bagi negara.
Ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap integritas lembaga hukum, maka legitimasi institusi negara ikut terkikis.
Apabila kondisi ini terus dibiarkan, akumulasi ketiga risiko tersebut berpotensi bermuara pada ketidakstabilan sosial yang semakin sulit dikendalikan.
PENGENDALIAN DAN MITIGASI
Menghadapi kanker yang telah menyebar ke hulu, strategi pengendalian tidak dapat lagi hanya berfokus pada gejala di hilir.
Benteng pertama harus dibangun pada proses pembentukan regulasi melalui penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang ketat, transparan, dan dapat diakses publik.
Benteng kedua adalah digitalisasi proses hukum secara menyeluruh.
Seluruh dokumen, alur perkara, keputusan administrasi, dan proses perizinan perlu terhubung dalam sistem yang memiliki audit trail kuat sehingga setiap perubahan meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri.
Benteng ketiga adalah penguatan pengawasan internal yang independen.
Whistleblowing System harus diperkuat dengan perlindungan nyata bagi pelapor.
LHKPN perlu diverifikasi secara berkala melalui audit gaya hidup yang objektif dan profesional.
Namun pengawasan internal saja tidak akan pernah cukup.
Sebab pengawasan internal hanyalah antibodi.
Sementara virus utamanya dapat berasal dari desain politik, pembiayaan kekuasaan, konflik kepentingan, lemahnya transparansi partai politik, hingga kultur transaksional yang telah lama dianggap normal.
Jika hulunya kotor, hilir akan terus tercemar.
Persis seperti sungai.
Mustahil mengharapkan air bersih di muara apabila limbah di hulu tetap dibuang setiap hari.
Karena itu reformasi tidak boleh parsial.
Ia harus berbentuk ekosistem integritas nasional.
Pengawasan internal harus terhubung dengan reformasi pendanaan politik, transparansi beneficial ownership, keterbukaan informasi publik, integrasi data perpajakan, pengadaan, dan penguatan independensi lembaga penegak hukum.
Apabila penyimpangan tetap terjadi, tindakan korektif harus dilakukan secara tegas melalui pemecatan tidak hormat, penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pemulihan kerugian negara, hingga penyitaan aset hasil kejahatan secara menyeluruh.
Namun ada satu hal yang sering terlupakan.
Dalam dunia kesehatan, dokter tidak pernah menganggap pasien sembuh hanya karena demamnya turun.
Demam hanyalah gejala.
Penyakit sesungguhnya harus ditemukan dan diobati hingga ke akar penyebabnya.
Demikian pula dalam pemberantasan mafia hukum.
Menangkap hakim, jaksa, polisi, atau advokat yang tertangkap tangan menerima suap memang penting.
Namun itu baru menurunkan demam.
Penyakit sesungguhnya mungkin berada jauh di hulu, pada proses pembentukan aturan, distribusi kewenangan, pembiayaan kekuasaan, dan pengawasan yang telah lama kehilangan integritas.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Metamorfosa dari mafia peradilan menjadi mafia hukum merupakan alarm keras bahwa ekosistem keadilan sedang mengalami penurunan fungsi secara struktural.
Kanker hukum ini tidak lagi berada di permukaan.
Ia telah menyatu dengan organ-organ penting negara.
Karena itu, melawan mafia hukum yang bergerak di ranah hulu dengan metode pemberantasan hilir semata adalah sebuah kesia-siaan.
Menangkap oknum hakim, jaksa, polisi, atau advokat yang menerima suap memang penting.
Tetapi tidak akan pernah cukup.
Selama akar persoalan di hulu tidak dibenahi melalui tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sel-sel kanker baru akan terus tumbuh menggantikan yang telah dipotong.
Saran Reflektif
Paradigma bernegara perlu bergeser dari sekadar law enforcement menuju systemic integrity enforcement.
Pemerintah bersama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu melakukan audit menyeluruh terhadap regulasi yang tumpang tindih, sarat konflik kepentingan, atau berpotensi menjadi ruang transaksi kekuasaan.
Reformasi pengawasan internal juga perlu diintegrasikan dengan reformasi pembiayaan politik, transparansi hubungan bisnis-politik, dan harmonisasi regulasi lintas sektor.
Lebih jauh lagi, transparansi berbasis teknologi harus dipaksakan masuk ke setiap lini birokrasi dan penegakan hukum.
Hanya dengan memotong suplai oksigen berupa kerahasiaan, diskresi tanpa pengawasan, konflik kepentingan yang tersembunyi, dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, pertumbuhan kanker hukum dapat dihentikan.
Pada akhirnya, pertanyaan reflektif ini layak diajukan kepada kita semua:
Apakah publik akan terus menjadi penonton pasif yang meratapi lumpuhnya hukum, atau berani mendorong reformasi yang lebih mendasar demi menyelamatkan masa depan generasi berikutnya?
Pilihan itu berada pada komitmen kolektif kita hari ini.
Karena pada akhirnya, negara tidak runtuh hanya karena pencuri terlalu banyak.
Negara runtuh ketika sistem mulai membuat kejujuran terasa tidak berguna.
Referensi dan Inspirasi Pemikiran
* Pidato Prof. Mahfud MD mengenai evolusi konsep Mafia Peradilan menuju Mafia Hukum.
* COSO Internal Control – Integrated Framework (2013).
* OECD Public Integrity Framework.
* OECD Regulatory Policy Outlook.
* Donald R. Cressey — Other People’s Money (1953).
* David T. Wolfe & Dana R. Hermanson — The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud (2004).
* Crowe Horwath — Fraud Pentagon Theory (2011).
* Susan Rose-Ackerman — Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform.
* Douglas C. North — Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
* Daron Acemoglu & James A. Robinson — Why Nations Fail.
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
* Literatur mengenai Business Judgment Rule, mens rea, governance, institutional integrity, dan anti-corruption framework.
