Jakarta – Fusilatnews – Dengan dalih mencoreng muka bangsa, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan Operasi Tangkap Tangan yang selama KPK berdiri berhasil memenjarakan para koruptor hasil dari Operasi Tangkap Tangan.
Tak satupun dalam sejarah tangkap tangan KPK, koruptor yang tertangkap tangan oleh KPK terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman, Semuanya terbukti bersalah dan dipenjarakan melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinndak Pidana Korupsi (tipikor)
“Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga saja lah, Kau. KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu nggak bagus juga, ya, lihat-lihat lah,” kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Luhut menegaskan, upaya pencegahan harusnya dilakukan lebih maksimal. Jika pengawasan dilakukan dengan sistem yang terdigitalisasi, maka akan sulit melakukan korupsi.
“OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main,” kata Luhut
berdasarkan data milik KPK Sepanjang tahun ini, KPK sedikitnya melakukan sembilan kali OTT. Jumlah ini lebih banyak enam kali pada 2021, delapan kali tahun 2020 OTT, Sepanjang masa kepemimpinan Firli Bahuri, dimulai pada Desember 2019 sebenarnya jauh lebih kecil dari angka sebelumnya. Sepanjang 2019 saja, KPK melakukan 21 kali OTT. pada 2018, ada 30 OTT dilakukan KPK, lebih banyak dari OTT sepanjang tiga tahun kepemimpinan Firli. Artinya, keinginan Luhut sedikit terakomodasi pada periode pimpinan KPK kali ini.
Tak heran, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengamini pernyataan Luhut tersebut. Johanis menilai, dengan adanya digitalisasi pada berbagai sektor dapat mencegah terjadinya tindak korupsi. diharapkan tidak ada lagi pihak yang terjaring OTT.
Pernyataan ini menimbulkan kontroversial ini menciptakan pro kontra dikalangan birokrat dan pejabat negara dan masyrakat pegiat anti-korupsi. Menko Polhukam Makhfud MD menulis komentar di akun istagramnya, “Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya,” tulis Menko Polhukam Mahfud MD dalam akun Instagram-nya, Selasa 20/12/2022
Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail
