Jakarta, Fusilatnews- Mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, yang tiba-tiba menghilang dari publik, menjadi topik hangat dalam rapat kerja antara KPK dan Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mendesak agar KPK memberikan penjelasan mengenai perkembangan kasus yang melibatkan Firli kepada publik. Benny menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan KPK tetap kuat dan berfungsi dengan baik.
Hal ini disampaikan oleh Benny dalam rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (1/7/2024). Benny meminta jajaran KPK, termasuk Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango, untuk memberikan penjelasan mengenai situasi ini.
“Tolong jelaskan ada apa dengan Ketua KPK? Jelaskan itu. Jelaskan kepada publik, bukan kepada kami, kepada publik supaya publik tahu. Jangan didiamkan, ada apa? Publik nggak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang, masa menghilang begitu saja,” kata Benny dalam rapat tersebut.
Benny juga menyoroti insiden dimana pimpinan KPK melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas). Dia mempertanyakan apakah KPK saat ini begitu rapuh.
“Kedua, ada anggota pimpinan KPK ya, melapor anggota Dewas, ya. Ada di sini pimpinan KPK-nya, ada apa itu? Begitu rapuh kah KPK ini?” ujar Benny.
“Dulu ada, pimpinan KPK yang dinyatakan melanggar kode etik. Lalu, dengan enak saja dia mengundurkan diri, loh kok begitu. Saya tanya Dewas waktu itu, loh kenapa nggak diproses secara hukum? Dia melakukan pelanggaran etik juga melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa nggak diproses?” sambungnya.
Benny meminta agar hal ini dijelaskan secara terbuka oleh KPK. Dia menekankan bahwa KPK tidak akan bisa menjalankan kewenangannya jika kondisi internalnya rapuh.
“Ini dua soal ini kalau tidak dijelaskan oleh pimpinan KPK secara terbuka, maka KPK rapuh, dan kalau dia rapuh nggak mungkin bisa jalankan kekuasaan, kewenangan yang luar biasa tadi,” kata Benny.
Respons Nawawi
Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, merespons pertanyaan dari Benny K Harman mengenai nasib Firli Bahuri yang disebutnya menghilang. Nawawi menjelaskan bahwa permasalahan terkait pimpinan sebelumnya bukanlah wewenang KPK.
“(Pertanyannya) bagaimana langkah selanjutnya terhadap ketua yang lama itu ya,” kata Nawawi kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/7).
Nawawi meminta agar pertanyaan tersebut tidak diarahkan kepadanya, melainkan kepada instansi yang menangani perkara mantan ketua KPK.
“Bukan tanya ke KPK-nya tapi tanyakan kepada pejabat yang menangani urusan yang bersangkutan, bukan tanya kita ke KPK pertanyaan itu,” ucap Nawawi.
Dengan demikian, ketidakjelasan mengenai keberadaan Firli Bahuri dan kasus yang melibatkannya masih menjadi tanda tanya besar bagi publik dan anggota DPR RI.
