Fusilatnews – Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah segalanya. Ia menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang tersingkir. Namun sejarah juga mencatat satu hukum tak tertulis dalam politik republik: seorang pemimpin mungkin bisa naik ke tampuk kekuasaan berkat rakyat banyak yang sederhana, tetapi kejatuhannya nyaris selalu dimulai dari bisik-bisik di ruang seminar, demonstrasi di gerbang kampus, atau tulisan tajam di kolom opini surat kabar.
Joko Widodo adalah contoh paling mutakhir dari kekuatan demokrasi elektoral. Ia bukan ketua umum partai, bukan jenderal, bukan pemilik konglomerasi media. Namun dengan modal narasi “orang biasa” yang melawan elite, ia berhasil menyihir mayoritas pemilih—kebanyakan dari mereka lulusan SD dan SMP—untuk mengantarnya ke Istana.
Survei-survei saat itu, termasuk dari LSI dan SMRC, mencatat bahwa basis utama Jokowi adalah mereka yang tinggal di desa, bekerja sebagai buruh, petani, atau nelayan, serta memiliki tingkat pendidikan rendah. Mereka melihat Jokowi sebagai cermin dari kehidupan mereka sendiri: sederhana, pekerja keras, dan tidak bicara berbelit.
Namun waktu membuktikan bahwa kekuasaan tak bisa dijaga hanya dengan narasi kesederhanaan. Di periode kedua pemerintahannya, Jokowi justru berhadapan dengan suara kritis yang datang dari seberang: kalangan intelektual, mahasiswa, akademisi, hingga para mantan pendukungnya sendiri yang dulu membela dengan semangat. Ketika Undang-Undang KPK dilumpuhkan, ketika omnibus law disahkan tanpa partisipasi bermakna, dan ketika proyek IKN disorongkan di tengah krisis, kampus-kampus ramai oleh demonstrasi. Forum-forum diskusi penuh oleh kritik. Surat terbuka mengalir dari profesor ke presiden.
Ini bukan yang pertama.
Soekarno, sang proklamator, yang dielu-elukan rakyat dengan gegap gempita Revolusi, justru runtuh setelah gerakan mahasiswa tahun 1966 menuntut perubahan total. Tritura—tiga tuntutan rakyat—digaungkan oleh para pemuda terdidik yang tidak lagi bisa menerima beban ekonomi dan politik yang terus memburuk. Soeharto, yang naik dengan dukungan militer dan stabilitas pembangunan, pun runtuh dua dekade kemudian, dihantam gelombang mahasiswa dan intelektual yang menolak otoritarianisme dan korupsi.
Apa benang merahnya? Setiap pemimpin—betapa pun populernya saat naik—tak bisa selamanya bertahan hanya dengan mengandalkan loyalitas massa yang tak banyak bertanya. Sebab kekuasaan tanpa koreksi hanya akan melahirkan arogansi. Dan ketika suara elite moral mulai mengencang, ketika kampus mulai bersuara, ketika yang terpelajar mulai menyusun narasi tandingan, biasanya keretakan sudah mulai menjalar dari dalam.
Rakyat memang memilih. Tapi kaum cendekia yang menentukan apakah sejarah akan terus berpihak.
