Oleh : Ir.Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila
FusilatNews– Khilafah menjadi momok di negeri ini sea kan menjadi endemi musuh bersama yang harus dilawan dan dimusnahkan .Sejarah sebelum negara Indonesia ada Kerajaan Islam Mataram adalah khilafah .
Gubernur DIY sekaligus Sultan Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana X mengatakan bahwa keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Khilafah Turki Utsmani.
Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa, ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan La Ilaha Illa Allah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Hingga kini (kedua bendera itu) masih tersimpan baik di keraton Jogja,” paparnya.
“Dalam arti Kesultanan Ngayogyakarta adalah kekhilafahan yang masih eksis di bumi pertiwi,” tambahnya.
Cak Nun mengatakan, konsep khilafah sejatinya murni buatan Allah, sehingga, dia meminta umat Islam jangan memusuhi konsep tersebut, apalagi sampai melabeli dirinya sebagai anti-khilafah.
Saat ini, kata Cak Nun, banyak masyarakat Indonesia yang membenci konsep khilafah tanpa memahami arti sebenarnya. Tak sedikit dari mereka yang memaknai khilafah berdasarkan pemikiran HTI. Padahal, bisa jadi, hal tersebut keliru, alias tidak benar.
“Saat ini banyak yang bertengkar karena agama. Sampai-sampai Indonesia ini anti-Khilafah. Seolah-olah mereka betul-betul anti-Allah,” ujar Cak Nun.
Cak Nun juga bertanya-tanya, sejak kapan khilafah dimaknai sebagai sistem negara? Padahal saat konsep tersebut diturunkan, dunia belum mengenal negara, melainkan hanya kerajaan. Kesalahan umat Islam menafsirkan makna ‘khilafah’ itu, menurut Cak Nun, sangat berbahaya.
“Terus akhirnya Indonesia anti-khilafah sebagai bentuk negara. Kudunya bahasanya jangan begitu. (Kamu bisa bilang), kami tidak setuju pada tafsir HTI terhadap konsep khilafah, jangan khilafahnya yang kamu salahkan. Kalau khilafah yang disalahkan bisa murtad kita terhadap Allah .
Khilafah menjadi stempel pada siapa saja yang mendukung nya dan pemerintah sudah menjadikan Khilafah akan menghancurkan sistem bernegara di Indonesia .
Kajian kami di Rumah Pancasila justru negara berdasarkan Pancasila itulah model Khilafah yang oleh pendiri negeri ini bukan bendera Islam yang di kerek tetapi api nya Islam yang dimasukan di dalam Pancasila .
Khilafah dasar nya Tauhid dan sistem nya majelis sedang negara berdasarkan Pancasila dasar nya Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ) sistem nya MPR ( Majelis ).
Khilafah menjalankan Syariah Islam sedang di negara berdasarkan Pancasila Syariah Islam dijalankan ,mulai dari pendidikan dijalankan pendidikan dengan model Syariah dari TPQ sampai perguruan tinggi ada .
Kehidupan muamala juga diatur kawin cerai ,bagi waris ,waqof ,bahkan ada pengadilan agama Islam .
Soal ibadah pemerintah ikut mengatur ,haji ,umroh ,hari hari besar Islam juga diatur sesuai syariah .
Ekonomi sedang berkembang ekonomi syariah lembaga keuangan syariah .
Jadi yang belum dijalankan itu Qsos ,potong tangan ,penggal kepala ,itu urusan pemerintah bukan urusan umat .
Jadi jelas Negara berdasarkan Pancasila itu adalah Khilafah model Nusantara .
Harus nya pemerintah membangun narasi yang lebih pada persatuan bangsa bukan menstikma Islam dengan Khilafah dianggap Radikal bahkan teroris dan tidak boleh ada di bumi Nusantara.
Harus nya para petinggi negeri ini membaca sejarah dan melakukan dialog melakukan kajian kajian yang membangun narasi tidak pecah belah pada umat Islam .justru cara cara stikma Ismaophobhia menjadi bangsa ini tidak utuh jelas bertentangan dengan persatuan Indonesia.
Bukan Khilafah yang menjadikan ancaman bagi bangsa ini sebab Khilafah bisa mengispirasi Pancasila ..mengapa begitu ?
Khilafah itu bicara tentang Tuhan ,Manusia dan Alam semesta .Manusia di ciptakan Allah sebagai Khalifahtulloh .dengan tugas memimpin untuk menjaga alam raya .
Pancasila juga bicara tentan Tuhan ,Manusia dan Alam semesta .
Ke Tuhanan Yang Maha Esa bicara tentang Tuhan ,tentang sifat sifat Tuhan bukan dzat Tuhan .
Kemanusiaan Yang Adil dan beradab .
Bicara tentang manusia harus bisa Adil ,jika manusia Indonesia bisa adil maka akan mampu membangun peradaban .
Persatuan Indonesia adalah bicara tentang alam semesta .tentang persatuan tanah air .
Bagi para pemerhati Pancasila dan pembela Pancasila tentu sangat paham amandemen UUD 1945 sesunguhnya Pancasila tidak menjadi dasar negara lagi.
Digantinya sistem MPR menjadi sistem presidensial jelas bertentangan dengan Pancasila.
Mengapa? Pancasila sebagai dasar negara itu sistemnya permusyawaratan perwakilan sehingga kedaulatan rakyat dijalankan oleh MPR, maka di MPR itulah duduk utusan-utusan golongan atas nama kedaulatan rakyat. Kemudian disusunlah politik yang dikehendaki rakyat yang di sebut GBHN.
Setelah GBHN tersusun, kemudian dipilih presiden untuk menjalankan GBHN. Maka presiden adalah mandataris MPR. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya. Presiden petugas partai adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi.
Sistem presidensial adalah sistem individual liberalisme, kekuasaan diperebutkan kalah menang, banyak -banyakan suara, pertarungan, maka lahir mayoritas yang menang minoritas yang kalah.
Sistem ini bertentangan dengan Bhineeka Tunggal Ika. Mengapa? Sebab Bhineeka Tunggal Ika itu sistemnya keterwakilan bukan keterpilihan.
Model demokrasi liberal adalah banyak-banyakan suara, maka minoritas tidak akan pernah terwakili. Jika model demokrasi liberal, padahal Bhineeka Tunggal Ika itu semua elemen bangsa harus terwakili. Sebab negara didirikan semua untuk semua bukan untuk golongan oligarkhy yang kaya raya ,bukan untuk golongan partai yang berkuasa
Pemilu kali ini juga praktek dari demokrasi liberal dan bisa kita rasakan terpinggirkannya Pancasila, bahkan bangsa ini menjadi munafik dikatakan Pancasila yang basisnya kebersamaan, kolektivisme, tolong menolong, gotong royong, musyawarah perwakilan. Tetapi yang dijalankan justru demokrasi liberal yang basisnya individualisme, pertarungan, kalah menang, kuat-kuatan, banyak-banyakan suara.
Pancasila itu bukan kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan. Pancasila itu bukan sistem Presidensial yang basisnya individualisme. Tetapi Pancasila itu permusyawaratan perwakilan, onok rembuk yo dirembuk. Bukan kekuasaan menghalalkan segala cara, berbohong, tidak jujur, curang. Rasanya jauh dari nilai-nilai Pancasila.
Karena pemilu dijalankan dengan kecurangan, memang secara formal bisa saja mengatakan kalau ngak puas selesaikan di MK. Pengalaman sudah terbukti tetap saja tidak ada keadilan.
Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua“….”
Karena negara ini didirikan semua untuk semua maka sistem negara yang cocok dengan itu adalah keterwakilan bukan keterpilihan arti nya semua elemen bangsa harus terwakili oleh sebab itu sistem MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat lah yang sesuai dengan setiap kelompok rakyat terwakili yang kemudian disebut utusan golongan.
……..”Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.
Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam.
Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.
Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.
Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.
Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam.
Di sini lah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan.
Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam.
Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini.
Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60,70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam.
Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula.
Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar h i d u p di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam.
Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, h i d u p l a h Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja.
Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam?
Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat…..”
Apa yang di pidatokan Bung Karno 1 Juni 1945 rupanya masih relevan dihari ini. Kita bisa melihat dengan kenyataan umat Islam semakin tidak terwakili di parlemen suaranya. Sementara apa yang sudah dihasilkan DPRD dengan perda Syariah harus dibatalkan oleh pemerintah sebab ketidakpahaman pemerintah terhadap negara berdasarkan Pancasila.
Padahal Islam punya cita-cita yang harus diperjuangkan. Islam punya tata cara dan hukum Islam yang menjadi pegangan hidup setiap umat Islam, yaitu hukum Allah.
Karena banyak elit penguasa yang tudak mengerti Islam, seperti yang dimengerti Bung Karno, maka setiap perjuangan umat Islam di stigma radikal. Kemudian dengan keji Pancasila ditabrakan dengan isyu Khilafah. Padahal hak hidup hukum Allah di negara Pancasila tidak bertentangan, bahkan pasal 29 UUD1945 menjaminnya.
Rasanya bangsa ini terutama elite dan pemimpin perlu melakukan perenungan. Melakukan kontempelasi dalam menyikapi keadaan bangsa akhir -akhir ini yang menuju kehancuran dengan isyu “Khilafah ”. Padahal kehancuran bangsa ini bercerai berai akibat Pancasila diganti dengan Individualisme ,Liberalisme ,Kapitalisme.
Penulis tidak bisa membayangkan jika negeri ini akhirnya harus di Balkan kan. Artinya skenario amandemen UUD 1945 akan berujung dengan pecahnya Indonesia.
Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat resolusi jihad umat Islam untuk mempertahankan Negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan suhadah.
Indonesia mendekati kehancurannya, yang dipicu oleh demokrasi Liberal dan Kapitalisme .
Bangsa ini didalam persimpangan jalan. Karena tidak ada lagi rasa senasib dan sepenangunggan sesama anak bangsa.
Akibat dijalankan nya Individualisme ,Liberalisme ,Kapitalisme .
Jadi logika akal sehat bukan Khilafah yang menjadi musuh dan akan menghadirkan Negara Indonesia tetapi individualisme ,Liberalisme Kapitalisme yang akan menghancurkan Indonesia sadarkah kita sebagai bangsa Indonesia ?
