Pemerintah kembali membuat kebijakan yang menghebohkan. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan UU PPSK, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini diberi kewenangan menerbitkan dua instrumen surat utang baru: Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Yang mencengangkan adalah perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pembeli kedua instrumen ini.
Menurut Pasal 50A ayat (5), negara menjamin dan melindungi pembelian Patriot Bond serta Merah Putih Bond dari segala tuntutan, baik pidana maupun perdata. Lebih detail lagi, pembeli dibebaskan dari jerat pidana umum, pidana khusus, dan pidana perpajakan.
Artinya: kalau kamu memasukkan uang ke dua bond ini, uangmu relatif “aman”.
Lalu siapa yang diuntungkan?
Bayangkan, jika kamu punya uang hasil korupsi, suap, narkoba, illegal logging, atau penghindaran pajak dalam jumlah besar, pastinya akan khawatir ditangkap KPK, Ditjen Pajak, atau PPATK. Namun kini, cukup masukkan uang-uang tersebut ke dalam Patriot Bond atau Merah Putih Bond milik Danantara, maka transaksimu dilindungi negara dari tuntutan pidana termasuk pajak.
Ini bukan sekadar insentif investasi. Tapi pintu masuk resmi bagi uang kotor untuk masuk ke sistem keuangan Indonesia dengan perlindungan hukum setinggi langit.
Menuju Tax Heaven Country?
Indonesia selama ini rajin mengampanyekan perang terhadap uang haram, tax amnesty, dan Automatic Exchange of Information (AEOI). Tapi di sisi lain, pemerintah justru menciptakan instrumen yang memberi kekebalan hukum bagi pemilik dana.
Ini mirip sekali dengan ciri-ciri negara tax haven:
– Kerahasiaan tinggi
– Perlindungan dari penegakan hukum
– Insentif pajak ekstrem (bahkan nol)
– Disediakan untuk menarik dana dari luar
Bedanya, tax heaven biasanya adalah negara kecil seperti Singapura, Cayman Islands, atau Swiss. Kali ini, Indonesia sendiri yang sedang bertransformasi menjadi surga pajak dan perlindungan dana.
Bahaya yang Mengintai
- Pencucian Uang Massal
Uang haram dari dalam dan luar negeri bisa dengan mudah “dicuci” melalui instrumen negara. Kerugian Besar pada Negara
Potensi kehilangan penerimaan pajak yang sangat signifikan, sementara negara justru menanggung risiko jika Danantara gagal bayar.Erosi Kepercayaan Publik
Rakyat kecil yang taat pajak akan marah besar. Kenapa orang kaya dan koruptor justru diberi karpet merah dan perlindungan hukum?Resiko Hukum Internasional
Negara-negara mitra (termasuk yang tergabung dalam OECD) bisa menilai bahwa Indonesia sebagai jurisdiction yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang dan penghindaran pajak.
Maka dengan kebijakan ini, pemerintah seolah mengatakan:
“Silakan bawa uang haram Anda sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Selama masuk lewat Danantara, Anda aman dari pidana dan pajak.”
Bukan lagi tentang menarik investasi. Tapi soal menjual kedaulatan hukum demi menutup lubang pembiayaan Danantara yang rakus utang.
Dari superholding yang menguasai BUMN, menguasai bursa saham, hingga kini menciptakan “safe haven” bagi dana-dana gelap — maka pola yang terbentuk semakin jelas: yakni konsentrasi kekuasaan dan pelonggaran aturan demi kepentingan segelintir pihak.
Pertanyaan pentingnya:
Apakah ini masih negara untuk rakyat? Atau sudah menjadi tax heaven country yang melayani pemilik uang dalam jumlah besar?
Yang pasti, Patriot Bond dan Merah Putih Bond, selain nama yang terdengar patriotik, juga bisa menjadi simbol betapa murahnya hukum dan kedaulatan Indonesia dijual di era ini.
Malika Dwi Ana
