Fusilatnews – Kala langit di Sulawesi tenggara menghitam lebih cepat dari biasanya, warga desa terduduk di ambang rumah mereka, memandangi debu pekat yang menggulung dari arah bukit yang dulu hijau. Ekskavator berdansa tanpa henti di atas luka bumi, mengeruk lapisan demi lapisan tanah kaya nikel. Di bawah kaki mereka, Indonesia menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia—sebuah anugerah yang berubah jadi kutukan ketika tanah, air, dan udara menjadi korban dari ambisi tambang yang tak bertepi.
Pemerintah menyebutnya sebagai hilirisasi industri, jargon ekonomi yang digembar-gemborkan sebagai jalan menuju kemajuan. Namun di balik retorika itu, jejak kehancuran terbentang: hutan tropis yang lenyap, sungai-sungai keruh beracun, dan komunitas adat yang terusir dari tanah leluhurnya. Di Morowali, Konawe Utara, Halmahera hingga Weda Bay, suara-suara protes kalah oleh deru mesin dan tamparan politik konsesi.
Yang lebih menyakitkan: hampir seluruh hasil bumi ini mengalir ke satu arah—Tiongkok. Negara yang menjelma raksasa industri kendaraan listrik itu memborong nikel Indonesia untuk mengisi kebutuhan baterai electric vehicle mereka. Sementara China menikmati mobil bebas emisi, desa-desa Indonesia tenggelam dalam lumpur limbah dan udara yang membuat anak-anak batuk sepanjang malam.
Sejak pelarangan ekspor bijih mentah pada 2020, Indonesia berupaya mengolah nikel di dalam negeri. Namun sebagian besar smelter dibangun dan dikendalikan oleh investor Tiongkok. Mereka membawa teknologi, tenaga kerja asing, dan sistem kerja yang sering tak transparan. Pemerintah berdalih ini investasi, padahal di lapangan, banyak warga lokal hanya kebagian sebagai buruh kasar dengan upah minim, tanpa jaminan kesehatan atau keselamatan kerja.
Kerusakan ekologisnya tak main-main. Di Konawe Utara, pencemaran air akibat tailing tambang menyebabkan hasil panen merosot tajam. Sungai-sungai yang dulunya jernih berubah kemerahan, menandakan tingginya kadar logam berat. Di Halmahera, nelayan mengeluh hasil tangkapan menurun drastis akibat sedimentasi laut dari limbah nikel yang dibuang sembarangan.
Ironisnya, negara seolah menjadi makelar proyek tambang ini. Alih-alih melindungi lingkungan dan rakyatnya, pemerintah pusat dan daerah justru berlomba menggelar karpet merah untuk investor nikel, bahkan mengabaikan amdal dan suara masyarakat adat. Regulasi dipermudah, pengawasan longgar, dan ketika bencana datang, pemerintah sibuk menyalahkan cuaca ekstrem.
Tak ada yang menentang masa depan energi bersih. Dunia memang butuh baterai, kendaraan listrik, dan sumber energi baru. Tapi apakah harus dengan mengorbankan paru-paru hutan Indonesia dan kesehatan jutaan rakyatnya?
Kita tak sedang menyongsong kemajuan, tapi menyiapkan kuburan perlahan—bagi ekosistem, peradaban lokal, dan generasi mendatang. Nikel memang menyilaukan, tapi di balik kilaunya, tersimpan luka dalam: luka yang tak akan pernah disembuhkan oleh pertumbuhan ekonomi atau angka investasi asing.
Ini bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini adalah cermin ketimpangan global: bagaimana negara berkembang seperti Indonesia kembali menjadi lumbung bahan mentah bagi negara industri, tanpa kontrol atas masa depannya sendiri.
Nickel untuk China. Racun tercemar untuk bangsa.
