Suatu hari, di sekitar Jalan Raya Kuta, Bali, saya menemui seorang pedagang kaki lima. Ketika saya tanyakan asal mana, karena logatnya bukan orang Bali, dia menjawab dari Madura. Selesai bicara kesana kemari soal usaha di Bali, terbetus diakhir pembicaraan, bahwa dua hari lagi dia akan pulang ke Madura, karena kepentingan Pilkades. Saya tak habis pikir, dia pulang hanya untuk berpartisipasi, ikut menyampaikan suaranya pada Pilkades ditempatnya. “Mahal dong ongkos pulangnya?”, tanya saya. “wah, nggak mas, nanti sama-sama dengan teman-teman sekampung naik kapal pesiar”, tambahnya. Saya terkaget-kaget, dengan keterangan sepeti itu. Kok punya uang sebanyak itu, ya? ketus saya, dalam hati.
Eh, ternyata, buka rahasia. Calon Kadesnyalah yg telah charter Kapal Pesiar PP, untuk mengankut orang-orang Madura dari Bali, pulang ke Desanya, supaya bisa mendukun Kades tersebut.
Luar biasa. Saya menduga CalKades itu, mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk memenangkan pilihan di Desanya.
Tapi yang ingin saya kupas, dalam tulisan ini, adalah “asal muasal system pilihan Kepala Desa di Indonesia.
Awalnya, sebenarnya system pilihan KADES langsung itu, dikreasi oleh Belanda, Raflles 1814. Dimaksudkan supaya Belanda, dapat mengetahui siapa saja yg menjadi panutan/jugala/jawara di desanya, untuk selanjutnya, dijadikan kaki tangan Belanda, untuk memungut pajak dari Rakyat!.
Berikut saya cuplik tulisan Prof Hanif Nurcholis, sbb “
BERITA UTAMA KOMPAS 1 DES 2021 TTG PEMILIHAN KADES DI CIREBON
Pilkades langsung buatan Raffles 1814 sejak pertama kali dilaksankan sampai skrg (sdh 207 thn) penuh politik uang, konflik horisontal, dan perdukunan. Di Cirebon calon kades keluar uang 4 milyar. Yang kalah ngajak perang tanding.
Rakyat desa mendapatkan apa dari kades terpilih? Rakyat hanya melegalisasi pejabat yg sdh tahu korup.
Bangsa Indonesia telah ketipu dengan kebodohannya sendiri. Raffles membuat kebijakan pilkades langsung itu bukan bertujuan menyejahterakan rakyat desa tapi mencari orang kuat desa yg bisa menyukseskan narik pajak dlm kebijakan land rent. Kok dipercaya ingin menyejahterakan rakyat desa dg cara mempraktikkan demokrasi desa.
