Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaKetika lima petir menyambar lima titik berbeda dalam waktu sepuluh hari, tanpa tanda awan yang terlihat di langit, kita berhak curiga.
Pertama , kasus ijazah Jokowi yang sudah bertahun-tahun menguap tiba-tiba hidup kembali: Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Bonjowi ditetapkan tersangka, dicekal, tapi tidak ditahan. Kedua , Prof Jimly Asshiddiqie—tokoh yang baru saja ditunjuk Presiden Prabowo sebagai ketua tim reformasi hukum—mengusulkan mediasi damai. Ketiga , dua pengacara dan komentator yang selama ini searah, Refly Harun dan Faizal Assegaf, tiba-tiba saling serang di televisi nasional, padahal keduanya mendukung upaya perdamaian. Keempat , Dewan Syuro PBNU mengeluarkan ultimatum 3×24 jam agar Gus Yahya Cholil Staquf mundur—isu yang sama sekali tak terdeteksi sebelumnya. Kelima , panitia Reuni 212 mengundang Prabowo Subianto ke Monas, seolah acara yang dulu memaki Jokowi kini jadi panggung rekonsiliasi nasional.
Lima kejutan dalam sepuluh hari. Satu orkestra.
Di negara yang benar-benar demokratis dan kacau secara organik, peristiwa-peristiwa ini mungkin memang kebetulan. Tapi di Indonesia 2025, adalah timing yang terlalu sempurna karena tidak ada yang kebetulan disini—ia adalah desain.
Desain itu bernama penjajahan asimetris generasi baru. Musuh tidak lagi datang dengan kapal perang, senjata api, tentara maupun bom, tapi dengan remote televisi, medsos, grup WhatsApp terenkripsi, dan narasi yang dirancang untuk membuat kita sibuk membenci tetangga sendiri. Selama rakyat sibuk memilih berkubu-kubu “ijazah asli” atau “ijazah palsu”, “Syuriah” atau “Tanfidliyah”, “Prabowo harus datang 212” atau “jangan datang”, maka kontrak tambang nikel di Weda Bay, konsesi blok Masela, dan utang infrastruktur baru ditandatangani tanpa demo besar, tanpa tagar trending, tanpa sorotan media yang bermakna, artinya tanpa protes berarti dari masyarakat.
Polarisasi adalah senjata termurah dan paling efektif yang pernah diciptakan penguasa modern. Ia tidak butuh anggaran APBN, tidak butuh tentara, cukup nyalakan prime time dan biarkan kita saling bunuh dengan kata-kata.
Di balik layar, sutradara utamanya sudah jelas: koalisi Jokowi-Prabowo yang kini menjadi satu entitas politik. Jokowi ingin membersihkan “warisan yang membuat gaduh” sebelum benar-benar pensiun. Prabowo butuh legitimasi dari kelompok yang dulu membencinya (212) dan dari kelompok yang dulu membenci Jokowi (oposisi garis keras). Maka dibuatlah operasi “babat alas” nasional: rumput liar harus dibabat supaya ladang baru bisa ditanami dengan tenang.
Jimly Asshiddiqie jadi konduktor lapangan yang sempurna—orang hukum kredibel yang tugasnya membuat penolakan mediasi terlihat tidak rasional. Refly dan Faizal jadi aktor pembelah front kritis. Ultimatum Syuriyah PBNU jadi palu godam untuk mendisiplinkan organisasi massa terbesar agar tidak liar. Undangan 212 adalah madu untuk kooptasi kelompok Islam politik yang tersisa.
Hasilnya? Publik lelah, apatis, dan akhirnya pasrah. Itu tujuan sebenarnya.
Sejarah mencatat, setiap kali bangsa ini terlalu sibuk dengan drama kecil, selalu ada agenda besar yang lolos begitu saja. 1998: kita ribut PKI, ekonomi dirampok habis. 2019: kita ribut people power, IKN dan Omnibus Law lahir diam-diam. 2025: kita ribut ijazah dan kursi ketua NU, sementara nikel, gas, dan hutan Papua dijual dengan harga diskon untuk “investor strategis”.
Polarisasi bukan kutukan langit. Ia adalah senjata yang sengaja diasah dan diarahkan ke dada kita sendiri.
Satu-satunya cara keluar dari teater ini adalah dengan menolak jadi aktor figuran. Berhenti berkubu-kubu dalam drama yang sudah ditulis ending-nya. Dan mulai bertanya hal yang benar-benar penting: siapa yang mendapat kontrak tambang baru minggu ini? Berapa utang baru yang ditandatangani atas nama kita? Siapa yang benar-benar diuntungkan ketika kita sibuk saling benci?
Selama kita masih suka diadu domba, maka penjajah itu akan terus tertawa di ruang VIP—dengan gelas anggur di tangan dan kontrak miliaran dolar di meja.
(Malika’s Insight 24 November 2025)
