Jakarta, Fusilatnews. – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan belum akan mengerahkan personel tambahan ke Papua meski mengakui bahwa aktivitas serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah itu meningkat dalam beberap waktu terakhir. “Untuk yang di Papua, untuk penambahan pasukan, saya kira belum kita laksanakan.
Berdasarkan hasil evaluasi, belum dilakukan,” kata Yudo kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2022.
Sesuai hasil evaluasi, katanya, eskalasi serangan KKB memang meningkat di empat wilayah operasi TNI. Karena itu, operasi teritorial bakal difokuskan di empat wilayah tersebut. Persiapan proses evakuasi pekerja Trans Papua pasca penembakan
TNI juga akan mengerahkan pasukan ke lokasi-lokasi terkait guna mengamankan aktivitas dan kegiatan masyarakat. Pengamanan difokuskan di sekolah dan rumah sakit setempat. Yang pasti, di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, pengamanan akan difokuskan di situ.
Yudo Margono sebelumnya berencana mengunjungi langsung daerah rawan konflik mulai dari Papua, Laut Natuna hingga Aceh. Ketiga wilayah tersebut, katanya, “daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi” dan “menjadi prioritas”. Yudo menjelaskan, bukan tidak mau mengunjungi daerah lain, namun yang menjadi prioritas adalah daerah yang rawan konflik. Meski di Papua terdapat KKB, status provinsi itu belum termasuk daerah operasi militer. KKB membakar barak pemuda dan olahraga di Intan Jaya,
Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat tindakan KKB, katanya, masih dikategorikan pelanggaran hukum kriminal dan, karena itu, menjadi ranah atau kewenangan Polri. “Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah). Saya kira, dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal,” ujarnya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa Papua belum berstatus daerah darurat. Ia mengatakan, penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih masih dilakukan pihak kepolisian. “Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal.
Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri. Tetapi kami tetap membantu penegakan hukum pidana,” ujar Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022). Yudo mengungkapkan, daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yudo mengatakan bahwa jajarannya tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua. “Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana,” ujarnya. Kemudian,
Yudo mengungkapkan alasan melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI. “Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian, angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan,” kata Yudo.
Yudo Margono menambahkan bahwa TNI juga akan menyiapkan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengantisipasi konflik di daerah perbatasan. “Kami tidak berharap terjadinya itu (konflik), tapi kami tetap siap antisipasi segala yang terjadi, tentunya kekuatan darat, laut, udara. Kami jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby,” ujar Yudo.
Selain itu, Yudo Margono juga mengedepankan jalur diplomasi guna mengantisipasi konflik di daerah perbatasan. “Memang tidak mudah, konflik di perbatasan itu tidak terjadi satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, mulai 1973 tidak selesai. Artinya, kami tetap melaksanakan kerjasama diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik),” kata eks KSAL ini.
