Jakarta, Fusilatnews.com – Tak ada lawan atau kawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Kalau kepentingannya sudah tak sejalan, kawan pun akan menjadi lawan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai politik berbasis massa Islam mulai bersih-bersih kader loyalis mantan ketua umumnya, Suharso Monoarfa, dari kursi empuk DPR RI di Senayan, Jakarta.
Pembersihan pun dimulai. Fraksi PPP mencopot Syaifullah Tamliha dari kursi Ketua Komisi V DPR. Kini Muhammad Iqbal ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.
Syaifullah Tamliha merupakan orang yang pro-Suharso Monoarfa di tengah konflik kepengurusan PPP versus Muhammad Mardiono. Namun, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara mengklaim tidak ada kaitannya. “Tidak ada hubungannya dengan pengesahan Plt Ketua Umum (Muhammad Mardiono),” kata Amir dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (13/9/2022).
Amir menyebut pergantian kader yang mengisi kursi Ketua Komisi V DPR murni rotasi rutin guna mengoptimalkan kinerja fraksi. “Semata-mata kami ingin memaksimalkan kinerja seluruh anggota Fraksi PPP yang jumlahnya terbatas. Rotasi keanggotaan di alat kelengkapan dewan (AKD) rutin kami lakukan,” kata dia.
Amir memastikan rotasi itu juga akan dilakukan untuk anggota fraksinya di alat kelengkapan dewan lainnya. Namun, menurutnya, saat ini kursi pimpinan menjadi prioritas. “Iya, kami juga merotasi anggota di Banggar (Badan Anggaran), dan AKD lain sementara kami diskusikan di pimpinan fraksi. Kebetulan sementara pembahasan RKA/KL (Rencana Kegiatan dan Anggaran/Kementerian dan Lembaga), jadi kami mendahulukan unsur pimpinan,” kata Amir.
PPP dilanda konflik kepengurusan usai Muhammad Mardiono ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, Ahad (4/9/2022) lalu. Dalam acara itu, Suharso selaku ketua umum tidak hadir.
Suharso dan kader PPP yang pro-terhadapnya menyebut hasil Mukernas yang menunjuk Mardiono sebagai Plt Ketum tidak sah. Akan tetapi, pemerintah justru mengakui Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sudah menerbitkan surat keputusan berisi pengesahan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP. Dengan demikian, Suharso Monoarfa tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PPP di mata pemerintah. (F-2)
kita memberikan ruang intervensi yang besar kepada pemerintah untuk cawe-cawe di konflik internal Parpol. Yang menarik, belum terdengar ada Parpol yang berniat menutup ruang besar ini. Ada apa ya?