Oleh: M. Yamin Nasution – Pemerhati Hukum
Saat Rakernas, Joko Widodo berseloroh di depan para kader PSI, “kalau PSI itu Tbk., maka rakyat itu pemegang sahamnya.” Tapi tunggu dulu — jika “S” di PSI kini lebih layak dibaca sebagai Spekulatif, maka benarlah bahwa kita sedang menyaksikan kelahiran sebuah entitas baru: Partai Spekulatif Indonesia.Tbk.
Bukan lagi “Solidaritas”, karena solidaritas sejati lahir dari perlawanan terhadap dominasi modal, bukan dari kolaborasi dengan oligarki. Kata spekulatif lebih mewakili praktik partai yang menjual harapan tanpa fondasi ideologis, menjanjikan hasil tanpa kerja substansial, dan memperlakukan demokrasi seperti pasar derivatif, penuh asumsi, minim etika.
Kongres PSI yang baru saja digelar memantik diskursus publik, bukan karena gagasan kebijakan mereka, melainkan karena gaya manajerial partai yang terang-terangan menyerupai perusahaan terbuka (Tbk.). Para “kader” mulai diposisikan sebagai “investor”, sementara partai adalah “produk” yang dijual ke “pasar suara”. Ini bukan sekadar metafora. Model ini mengubah anatomi politik dari ranah ideologi menjadi arena investasi dan transaksi.
Penggabungan istilah “Tbk.” yang lazim ditemukan dalam dunia korporasi, sebagai singkatan dari “terbuka” dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) ke dalam ranah demokrasi, terlihat sekilas sebagai inovasi. Sebuah simbol bahwa politik bisa menjadi ruang partisipasi publik, transparan, bahkan “dimiliki rakyat” sebagaimana Presiden Jokowi menyebut bahwa “PSI adalah milik rakyat”. Namun, di balik retorika tersebut, tersembunyi paradoks demokrasi yang membahayakan.
Sebab bila politik diasosiasikan dengan skema saham, maka kader bukan lagi pejuang ideologi, melainkan investor. Loyalitas pun berubah, bukan pada cita-cita, tetapi pada return on investment. Politik berubah menjadi instrumen spekulatif. Setiap pencalonan, setiap sikap politik, bahkan setiap kritik, dinegosiasikan seperti harga pasar. Ketika partai dibuka seperti perusahaan, maka nilai dikalkulasi, bukan diperjuangkan.
Sejak konsep negara dan partai politik diciptakan, belum pernah ada yang secara terang-terangan mereduksi demokrasi menjadi mekanisme kapital. Di Italia, misalnya, kita mengenal partai-partai keluarga, Forza Italia milik Berlusconi, atau warisan politik keluarga Andreotti, namun tetap dikemas dalam kerangka representasi ideologis. Di Amerika Serikat, praktik donor dan lobi memang merajalela, tetapi masih dibungkus dengan norma checks and balances. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini, adalah fusi tanpa malu antara oligarki, keluarga, dan partai politik yang dijajakan seperti startup.
Alih-alih demokrasi terbuka, kita menghadapi demokrasi yang dijual bebas. Bukan keterbukaan ide, melainkan keterbukaan transaksi. Jika hal ini dibiarkan, maka tak lama lagi pemilu bukan lagi tentang visi bangsa, tetapi soal siapa yang paling mampu membeli suara.
Politik atau IPO?
Dalam dunia perusahaan terbuka (Tbk.), ada komisaris, dewan direksi, investor, saham mayoritas, dan valuasi. Jika logika ini diadopsi ke partai politik, kita menyaksikan lahirnya entitas baru: perusahaan kekuasaan. Dalam konfigurasi ini, rakyat bukan lagi pemilik kedaulatan, melainkan hanya pemegang saham minoritas yang pasif. Mereka tidak ikut menyusun arah, hanya bisa menonton harga politik naik-turun di bursa elektoral.
Profesor Sheldon Wolin, dalam Democracy Incorporated (2008), memperingatkan bahwa bentuk demokrasi korporatis semacam ini adalah inverted totalitarianism—perusahaan menyamar sebagai lembaga demokratis, tetapi sesungguhnya mengikis partisipasi warga. Sementara Robert Michels, jauh sebelumnya, menyebut gejala ini sebagai the iron law of oligarchy—bahwa semua organisasi politik, cepat atau lambat, akan dikuasai segelintir elit yang memiliki modal.
Dari Italia, Giovanni Sartori dalam Parties and Party Systems (1976), mengkritik keras partai-partai modern yang kehilangan daya ideologis dan menjelma menjadi apa yang ia sebut sebagai partai kartel—yang hidup dari subsidi negara, tapi tidak lagi memiliki basis keanggotaan yang organik.
Apakah Partai Spekulatif Indonesia Tbk. kini menjadi model lokal dari partai kartel itu?
Golkar dan Sejarah Partai sebagai Alat Kekuasaan
Di masa Orde Baru, kita pernah punya contoh nyata “perusahaan politik” bernama Golkar. Bedanya, Golkar waktu itu bukan dipasarkan ke publik, melainkan dikendalikan dari atas oleh negara sebagai state-party. Kader-kadernya direkrut berdasarkan loyalitas dan distribusi jatah kekuasaan. Tak ada ruang diskusi ideologis. Tapi setidaknya, Golkar tidak memakai label Tbk.
Yang lebih mengkhawatirkan, model seperti Partai Spekulatif Indonesia ini membawa politik kartel ke tahap baru: bukan sekadar oligarkis, tapi transaksional sejak awal. Pemodal politik tak lagi datang setelah partai besar; kini mereka membentuk partai dari awal dengan logika investasi. Politik tak lagi berisi program kerja dan ideologi, melainkan struktur bisnis yang dihitung berdasarkan return on investment (ROI) pada musim pemilu.
Kader atau Investor?
Apakah seorang kader yang menyumbang dana besar ke partai akan menjadi pemegang saham mayoritas suara dalam penentuan caleg atau capres? Jika iya, lalu di mana ruang bagi aktivis tulen yang hanya bermodalkan gagasan dan kerja kerakyatan?
Jika partai didesain seperti Tbk., maka rekrutmen politik tak akan pernah meritokratis. Ia akan menjadi sistem patron-klien yang dibungkus branding startup dan jargon progresif. Demokrasi hanya akan menjadi initial public offering (IPO) lima tahunan, di mana rakyat ikut antre membeli saham harapan, tapi hasilnya dimonopoli oleh pemilik modal.
Demokrasi Dijual Bebas?
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa rakyat adalah “pemegang saham” PSI bisa dilihat sebagai humor politik. Tapi dalam sistem Tbk., pemegang saham kecil tidak menentukan arah perusahaan. Pemegang mayoritas—dalam hal ini para penyandang dana besar dan elite—lah yang menetapkan arah partai. Rakyat hanya dikasih dividen kecil dalam bentuk janji atau harapan kosong.
Dengan retorika “Tbk”, PSI tampaknya berusaha menunjukkan bahwa mereka modern dan transparan. Tapi modernitas tanpa substansi hanyalah kemasan. Seperti kata Michael Sandel dalam What Money Can’t Buy (2012), “ketika pasar masuk ke ranah yang seharusnya tidak dijual, maka masyarakat kehilangan sesuatu yang tak tergantikan.” Kita tak butuh demokrasi yang bisa dibeli. Kita butuh demokrasi yang bisa dipercaya.
Janji Kosong dan Politik Rengekan
Pidato Ketua Umum Partai Spekulatif Indonesia yang menyatakan permintaan maaf karena tidak mampu membawa partainya ke Senayan, sambil berjanji akan membawa lagi di pemilu berikutnya, terdengar bukan seperti pidato pemimpin politik, melainkan rayuan seorang anak kecil yang merengek kepada orang tuanya: “Tahun depan aku janji dapat nilai bagus, asal tetap dikasih permen.”
Apakah demokrasi semurah itu? Apakah suara rakyat bisa dirayu dengan janji “nanti akan lebih baik” tanpa refleksi, tanpa otokritik ideologis, dan tanpa agenda substantif?
Pidato itu kosong bukan hanya karena gagal memberikan arah, tetapi karena tak menyentuh satu pun permasalahan nyata bangsa: ketimpangan struktural, hilangnya kedaulatan ekonomi, korupsi yang mengakar, dan kebijakan pembangunan yang pro investor asing.
Seharusnya pidato itu menyuarakan keberpihakan. Misalnya, menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia di bidang ekonomi dari penguasaan asing adalah PR besar bagi kepemimpinan ke depan. Bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Bahwa politik identitas adalah racun demokrasi dan harus dilawan dengan politik kebijakan berbasis bukti dan moralitas publik.
Namun yang terdengar justru permintaan toleransi dari pemegang saham minoritas untuk menunggu return berikutnya. Partai Spekulatif Indonesia tidak sedang membayangkan masa depan, mereka justru nyaman dengan kenyataan hari ini—kenyataan bahwa politik bisa dipasarkan seperti kosmetik, disulap dengan buzzer, dan dijual dengan diskon.
Seperti kata Slavoj Žižek, “The true courage is not to imagine an alternative future, but to challenge the present as it is.” Jika tidak ada pernyataan prinsipil dalam pidato pemimpin partai, maka bagaimana kita bisa berharap partai itu akan membela rakyat di medan politik yang keras dan sarat konflik kepentingan?
Politik seharusnya adalah arena gagasan, bukan lapak investasi. Demokrasi tidak seharusnya tunduk pada logika pasar, karena suara rakyat bukan saham yang bisa dinegosiasikan. Jika partai politik terus bergerak ke arah korporatisasi seperti Partai Spekulatif Indonesia Tbk., maka masa depan kita bisa jadi suram, negara dikendalikan oleh para pemegang saham politik, bukan oleh rakyat yang berdaulat.
