Katanya, kita bangsa besar. Tapi kalau melihat kenyataan hari ini, saya lebih tergoda menyebut: kita bangsa pelupa yang sedang tertidur pulas. Atau jangan-jangan—jangan-jangan lho, ini cuma spekulasi liar seorang rakyat jelata—kita sebenarnya sedang teler. Mabuk kekuasaan, mabuk pencitraan, mabuk simbol dan upacara, dan tentu saja mabuk kekeluargaan.
Mari kita simak adegan demi adegan yang, andai ini panggung sandiwara, maka bisa disebut sebagai pertunjukan sirkus politik paling tidak tahu malu di era demokrasi. Seorang pria dari Solo, tanpa selembar ijazah asli yang bisa diperiksa publik, bisa naik pangkat dari walikota ke gubernur, dan naik lagi jadi presiden—bukan sekali, tapi dua kali. Ini bukan soal lulusan Harvard atau tukang kayu. Ini soal kejujuran dasar: punya atau tidak, itu saja tidak bisa dijawab jelas. Padahal, syarat menjadi kepala desa saja butuh ijazah. Tapi kita ini negara luar biasa—ijazah bisa jadi opsional asal didukung oligarki dan polesan kamera.
Dan selama jadi presiden, apa yang ditanam? Apakah benih demokrasi, keadilan, atau tata negara yang kokoh? Tidak. Yang tumbuh justru adalah pohon nepotisme yang buahnya manis hanya untuk keluarganya. Yang lain? Silakan minggir.
Gibran, putra sulungnya, bisa jadi calon wakil presiden berkat keputusan Mahkamah Konstitusi yang tak punya malu. Keputusan itu lahir tanpa musyawarah, tanpa malu-malu, dan penuh aroma sedap konflik kepentingan. Hakimnya? Adik Ipar. Hukum berubah jadi alat sulap yang bisa melengkungkan pasal sesuai arah angin istana. Kalau ini bukan penghinaan terhadap akal sehat, lalu apa?
Belum sempat kita mengelus dada, muncul Kaesang—anak bungsu yang, konon, katanya “anak muda penuh semangat.” Masuk partai politik dua hari, langsung jadi ketua umum. Dan kini—dengan senyum khas ‘tidak tahu menahu’—si bungsu kembali terpilih melalui e-voting. Bukan karena prestasi, tapi karena dinasti. PSI kini bukan lagi Partai Solidaritas Indonesia, melainkan Partai Sinar Istana.
Wahai bangsa yang katanya merdeka! Kita sedang dipertontonkan opera sabun politik yang skripnya ditulis oleh ambisi pribadi dan disutradarai oleh bapaknya sendiri. Dan anehnya, penontonnya—kita semua—tepuk tangan sambil bilang: “Bagus! Ini demokrasi!”
Maaf, Bung. Ini bukan demokrasi. Ini dinasti. Ini bukan meritokrasi. Ini monarki terselubung, versi lokal dengan sentuhan pencitraan ala milenial. Dan lebih parahnya, ini terjadi tanpa perlawanan berarti, tanpa kegaduhan ide, tanpa kemarahan rakyat. Yang ada hanya meme, komentar nyinyir di medsos, dan rasa lelah yang tak tahu arah.
Jadi, izinkan saya bertanya: kita ini sedang tidur pulas, atau benar-benar teler?
Para founding fathers mungkin akan menyeringai getir melihat zaman ini. Di eranya, kritik adalah keberanian. Di zaman kita, kritik dianggap kejahatan. Dan lucunya, semua ini terjadi dalam bingkai “pembangunan,” “kemajuan,” dan “cinta NKRI.”
Bangsa ini tidak sedang kekurangan musuh. Kita sedang kekurangan kesadaran. Kita membiarkan negeri ini disulap jadi perusahaan keluarga, dan kita sebagai karyawan magang tak bergaji yang hanya boleh berkata, “Siap, Pak.”
Kalau begini terus, jangan salahkan sejarah bila kelak menyebut kita bukan bangsa pemenang, tapi bangsa pelupa—yang tertidur dalam pelukan kekuasaan, dan bangun dalam cengkeraman penyesalan.
Selamat tidur, bangsaku. Atau selamat mabuk. Pilih sendiri.
