Fusilatnews – Salah satu tanda kemunduran paling halus dalam kehidupan bernegara adalah ketika akal sehat publik perlahan mati, bukan karena dilarang berpikir, melainkan karena berpikir dianggap tidak relevan. Di titik inilah pasal-pasal bermuatan moral memainkan perannya. Ia tidak selalu memukul dengan kekerasan, tetapi membiasakan kepatuhan.
Pasal moral bekerja bukan terutama untuk melindungi warga dari kerugian nyata, melainkan untuk menjaga tafsir tentang “baik” dan “buruk” yang ditetapkan oleh kekuasaan. Hukum tidak lagi menanyakan: siapa yang dirugikan?
Ia cukup bertanya: apakah ini melanggar kesusilaan?
Dan sejak saat itu, akal sehat mulai kehilangan fungsinya.
Dari Akal Sehat ke Pasal Karet
Dalam logika hukum modern, sebuah tindakan layak dihukum jika:
menimbulkan kerugian nyata,
memiliki korban yang jelas,
dapat diuji secara rasional.
Pasal moral mengabaikan semua itu.
Ia tidak membutuhkan korban, cukup perasaan tersinggung kolektif.
Ia tidak membutuhkan bukti kerugian, cukup klaim pelanggaran norma.
Akibatnya, hukum berubah menjadi pasal karet—lentur ketika digunakan oleh penguasa, keras ketika menimpa warga biasa.
Ketika Negara Mengatur Rasa Malu
Pasal moral pada dasarnya adalah upaya negara mengatur rasa malu. Tubuh, ekspresi, dan bahkan niat batin menjadi objek pengawasan. Negara merasa berhak menentukan:
apa yang pantas dilihat,
apa yang pantas dikenakan,
apa yang pantas dipikirkan.
Ironisnya, semua itu dilakukan atas nama ketertiban. Padahal yang diciptakan bukan ketertiban rasional, melainkan ketakutan sosial: takut berbeda, takut bertanya, takut disalahkan.
Masyarakat lalu belajar satu hal penting:
lebih aman mengikuti arus daripada menggunakan akal sehat.
Agama, Moral, dan Reduksi Etika
Ketika moral agama direduksi menjadi pasal, agama kehilangan kedalaman etiknya. Ia tidak lagi mengajak manusia bertanggung jawab secara batiniah, tetapi cukup patuh secara lahiriah.
Kesalehan pun berubah bentuk:
bukan kejujuran,
bukan empati,
bukan keadilan sosial,
melainkan kepatuhan simbolik.
Di titik ini, agama tidak membebaskan manusia dari keburukan, tetapi justru mendisiplinkan tubuh dan membungkam nalar.
Kematian Akal Sehat Publik
Akal sehat publik mati bukan karena rakyat bodoh, tetapi karena:
berpikir kritis tidak diberi ruang,
perbedaan tafsir dianggap gangguan,
hukum lebih sibuk menjaga moral daripada keadilan.
Masyarakat akhirnya tidak lagi bertanya “apakah ini adil?”,
melainkan “apakah ini aman?”
Dan ketika rasa aman lebih penting daripada kebenaran, demokrasi hanya tinggal prosedur, bukan kesadaran.
Penutup: Menghidupkan Kembali Akal Sehat
Pasal moral bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan peradaban. Ia menentukan apakah masyarakat akan tumbuh sebagai komunitas berpikir, atau hanya sebagai kumpulan warga patuh.
Menghidupkan kembali akal sehat publik berarti:
mengembalikan hukum pada prinsip kerugian nyata,
mengembalikan agama pada etika, bukan sanksi,
dan mengembalikan negara pada perannya yang paling dasar: melindungi, bukan menggurui.
Tanpa itu semua, kita hanya akan hidup dalam ketertiban yang sunyi—
sunyi karena akal sehat telah lama pergi.
Contoh pasal hukumnya, dan justru pasal-pasal inilah yang menjadi fondasi konkret dari argumen “pasal moral dan kematian akal sehat publik”. Saya sebutkan secara spesifik, ringkas, dan fungsional, agar bisa langsung Anda pakai dalam esai atau debat.
1. Pasal Kesusilaan KUHP (lama & baru)
🔹 Pasal 281 KUHP (lama)
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan…”
Masalahnya:
Tidak ada definisi apa itu “kesusilaan”.
Tidak perlu ada korban.
Cukup “terbuka” menurut tafsir aparat atau massa.
➡️ Ini pasal moral murni, bukan pasal kerugian.
🔹 Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru)
Tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum.
Catatan kritis:
Meski KUHP baru diklaim modern, logika “kesusilaan” tetap dipertahankan.
Negara tetap menjadi penentu moral publik.
2. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
🔹 Pasal 1 & Pasal 4
Pornografi didefinisikan sebagai:
segala bentuk gambar, suara, gerak tubuh, dan pesan lain yang melanggar kesusilaan.
Masalah serius:
Definisi terlalu luas dan elastis.
Tidak berbasis kerugian nyata.
Sangat mudah digunakan untuk:
kriminalisasi ekspresi,
pengawasan tubuh perempuan,
razia moral.
➡️ Ini contoh klasik pasal karet berbasis moral agama mayoritas.
3. Pasal Penodaan Agama – Pasal 156a KUHP
“Barang siapa dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama…”
Masalahnya:
“Penodaan” tidak didefinisikan secara teologis maupun hukum.
Kritik, tafsir alternatif, atau diskusi intelektual bisa dipidana.
Negara memposisikan diri sebagai penjaga iman, bukan penjamin kebebasan berpikir.
➡️ Di sinilah intelektualitas benar-benar dipaksa tunduk.
4. Qanun Syariat Islam di Aceh
Contoh:
Qanun Khalwat
Qanun Ikhtilat
Qanun Busana Muslim
Ciri utamanya:
Negara memilih satu tafsir agama.
Sanksi pidana (termasuk cambuk).
Tidak ada ruang ijtihad atau perbedaan mazhab.
➡️ Negara berubah menjadi mufasir tunggal.
5. Perda Moral / Perda Syariah di Daerah
Contoh substansi:
jam malam bagi perempuan,
kewajiban busana tertentu,
larangan aktivitas sosial tertentu atas nama moral.
Masalah pokok:
Tidak berbasis data kejahatan.
Sarat tekanan politik dan simbol agama.
Mengatur tubuh dan perilaku, bukan keadilan.
BENANG MERAH FILOSOFIS
Semua pasal ini bekerja dengan logika yang sama:
❌ Tidak perlu korban
❌ Tidak perlu kerugian nyata
✔️ Cukup tafsir moral
✔️ Cukup klaim agama
✔️ Cukup rasa tersinggung
Inilah sebabnya akal sehat publik mati:
bukan karena rakyat tidak bisa berpikir,
tetapi karena berpikir tidak lagi relevan secara hukum.
