Jakarta, Fusilatnews.com – Pasal penghinaan ke Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ramai dikritik. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergeming dan tetap menandatanganinya pada Senin (2/1) kemarin. Kok bisa?
“Disahkan di Jakarta pada 2 Januari 2023,” demikian bunyi UU Nomor 1 Tahun 2023, dikutip dari detikom Selasa (3/1).
UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Dalam pasal peralihan disebutkan KUHP baru akan berlaku tiga tahun setelah disahkan atau pada 2 Januari 2026.
Pasal penghinan ke Presiden di KUHP baru itu secara resmi disebut Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berikut bunyinya:
Pasal 218
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal 219
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
Pasal 22O
(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 2L9 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 218
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memlitnah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan 4dilakukan unhrk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindalan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. (F-2)
