Tidak dapat dipungkiri bahwa yang melahirkan Joko Widodo ke panggung politik nasional adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dari seorang Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya dua kali menjabat Presiden Republik Indonesia, seluruh jenjang karier politik Jokowi dibangun melalui kendaraan politik PDIP. Tanpa partai itu, sangat sulit membayangkan Jokowi dapat mencapai posisi yang kemudian memberinya kekuasaan yang begitu besar.
Kini, setelah hubungan politik keduanya retak dan PDIP mencabut keanggotaan Jokowi, muncul kesan seolah-olah partai tersebut telah selesai dengan urusannya. Secara administratif, mungkin benar Jokowi bukan lagi kader PDIP. Namun, secara politik dan moral, hubungan itu tidak dapat dihapus begitu saja. Seorang anak kandung tetaplah anak kandung, meskipun hubungan keluarga telah renggang.
Karena itu, beban moral atas lahirnya kepemimpinan Jokowi tetap melekat pada PDIP. Bukan dalam arti bahwa setiap tindakan Jokowi merupakan keputusan partai, melainkan karena partailah yang memperkenalkan, mempromosikan, dan meyakinkan rakyat bahwa Jokowi layak dipercaya memimpin bangsa.
Selama perjalanan politiknya, berbagai kontroversi muncul dan menjadi perdebatan publik. Tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, dugaan konflik kepentingan, praktik politik dinasti, hingga berbagai dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahannya menjadi bagian dari catatan sejarah yang terus diperdebatkan. Di saat berbagai kritik bermunculan, banyak pihak juga menilai bahwa PDIP sebagai partai pengusung tidak selalu mengambil sikap kritis terhadap pemerintahan yang mereka lahirkan.
Di sinilah persoalan moral itu berada. Partai politik bukan sekadar mesin pencetak kemenangan elektoral. Ia juga memiliki tanggung jawab etis atas kualitas pemimpin yang dihasilkannya. Apabila seorang pemimpin yang dibesarkan oleh partai kemudian dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, atau etika politik, maka masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab partai tersebut.
PDIP tentu dapat berargumentasi bahwa dalam periode-periode tertentu mereka juga berselisih dengan Jokowi, bahkan akhirnya memutus hubungan politik secara resmi. Namun, langkah itu tidak otomatis menghapus pertanyaan publik mengenai proses panjang yang membawa Jokowi ke puncak kekuasaan. Rakyat tidak hanya menilai siapa yang mengakhiri hubungan politik, tetapi juga siapa yang memulai dan membesarkannya.
Dalam demokrasi yang sehat, akuntabilitas tidak berhenti pada individu. Ia juga menyentuh institusi yang melahirkan dan menopang kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu, ketika masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan atau praktik kekuasaan yang dianggap bermasalah selama era Jokowi, PDIP tidak sepenuhnya dapat berpangku tangan dan mengatakan bahwa semua itu adalah urusan pribadi mantan kadernya.
Justru, jika PDIP ingin memulihkan kepercayaan publik, partai itu perlu melakukan refleksi yang jujur. Apa yang keliru dalam proses kaderisasi? Mengapa seorang pemimpin yang dahulu menjadi simbol harapan akhirnya menimbulkan begitu banyak kontroversi? Pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting daripada sekadar menyatakan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari partai.
Sejarah politik selalu mencatat bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi juga siapa yang melahirkan pemimpin tersebut. Dalam catatan itu, nama Jokowi dan PDIP akan tetap terhubung. Hubungan administratif boleh berakhir, tetapi tanggung jawab moral tidak semudah itu diputus.
