Safari politik Joko Widodo ke berbagai daerah untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap PSI menimbulkan satu pertanyaan mendasar: untuk apa semua itu dilakukan?
Sulit menjawab bahwa motifnya adalah ekonomi. Setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, tidak masuk akal bila perjuangan politik tersebut semata-mata demi mencari penghidupan. Dari sisi materi, publik tentu berasumsi bahwa Jokowi telah menikmati seluruh fasilitas dan kehormatan yang melekat pada jabatan presiden.
Kalau begitu, apakah semua ini demi membangun karier politik anak-anaknya?
Pertanyaan berikutnya justru lebih menarik. Untuk apa?
Jika orientasinya adalah menyiapkan Gibran Rakabuming Raka atau Kaesang Pangarep menjadi pemimpin tertinggi Indonesia di masa depan, maka jalannya tidaklah mudah. Politik demokrasi pada akhirnya bukan hanya soal popularitas atau jaringan kekuasaan, melainkan juga soal kapasitas.
Publik akan menilai kualitas kepemimpinan, keluasan wawasan, kemampuan berpikir strategis, rekam jejak, hingga kualitas intelektual. Faktor-faktor tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang tak mungkin dihindari dalam kompetisi politik yang semakin terbuka.
Karena itu, safari politik Jokowi lebih mudah dibaca sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik keluarga daripada sekadar membangun partai.
Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa pengaruh itu harus terus dipertahankan?
Di sinilah muncul berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik. Selama beberapa tahun terakhir, Jokowi menghadapi berbagai tuduhan dan kontroversi, mulai dari polemik mengenai ijazah, tuduhan kebohongan politik, hingga dugaan penyimpangan dan korupsi yang terus menjadi bahan perdebatan. Berbagai tuduhan tersebut masih menjadi kontroversi publik, dan sebagian di antaranya masih diproses atau diperdebatkan tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan.
Dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan kenyataan. Seorang mantan penguasa yang kehilangan seluruh pengaruh politik akan lebih rentan menghadapi tekanan dibandingkan dengan mantan penguasa yang masih memiliki jaringan kekuasaan.
Karena itu, mempertahankan posisi keluarga di titik-titik strategis kekuasaan dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Semakin besar pengaruh yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan membangun loyalitas, mengelola narasi, dan menghadapi berbagai tantangan politik maupun hukum yang mungkin muncul di kemudian hari.
Dari sudut pandang tersebut, keberadaan Gibran sebagai wakil presiden dan dorongan terhadap Kaesang melalui PSI dapat dibaca bukan semata-mata sebagai proyek regenerasi politik, melainkan juga sebagai investasi kekuasaan keluarga.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin dunia berusaha meninggalkan dinasti politik. Mereka memahami bahwa kekuasaan yang diwariskan kepada keluarga dapat menjadi benteng perlindungan ketika masa jabatan berakhir.
Apakah Jokowi sedang melakukan hal yang sama?
Jawabannya tentu masih menjadi bahan perdebatan. Namun satu hal sulit disangkal: safari politik ini lebih tampak sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik keluarga daripada sekadar membantu sebuah partai politik berkembang.
Dan ketika seorang mantan presiden masih bekerja begitu keras untuk memastikan keluarganya tetap berada di pusat kekuasaan, publik tentu berhak bertanya: apakah yang sedang diperjuangkan benar-benar masa depan bangsa, atau justru masa depan dirinya sendiri?
