Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, FusilatNews – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga hampir menyentuh angka Rp17.000 per Dolar AS dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM).
Demikian Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Abdul Hamim Jauzie, Selasa (4/3/2025).
“Pelemahan rupiah dan PHK adalah masalah HAM yang serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari pemerintah,” ujar Hamim.
Menurutnya, pelemahan rupiah dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini mengancam hak atas standar hidup yang layak bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Selain itu, katanya, pelemahan rupiah juga dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, yang berdampak negatif pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
“Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pintanya.
Terkait gelombang PHK, Hamim menilai PHK massal melanggar hak atas pekerjaan yang layak bagi para pekerja. “Hal ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian, penurunan pendapatan, dan kesulitan ekonomi,” tukasnya.
“Pemerintah dan perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak pekerja, termasuk hak atas perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang,” tegasnya.
Pekerja yang di-PHK, katanya, berhak mendapatkan jaminan sosial, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. “Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem jaminan sosial berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang di-PHK,” sarannya.
“PHK juga dapat berdampak negatif pada hak atas kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan masalah kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pekerja yang di-PHK untuk memastikan pekerja yang di-PHK dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,” tambahnya.
Hamim berpendapat pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
“Perusahaan juga harus menghormati hak-hak pekerja dan melakukan PHK secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.
