Jakarta – Fusilatnews — Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa dan mulai dikeluhkan kalangan dunia usaha menjadi sinyal awal yang tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gangguan pasokan listrik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh langsung jantung aktivitas ekonomi nasional.
Keluhan pelaku usaha mulai bermunculan. Sektor manufaktur, industri pengolahan, perdagangan hingga usaha kecil dan menengah mengaku mengalami gangguan produksi akibat pemadaman listrik yang terjadi berulang. Kalangan pengusaha bahkan mengingatkan bahwa ketidakpastian pasokan energi dapat mengurangi daya tarik investasi Indonesia di mata investor domestik maupun asing.
Dalam teori pembangunan ekonomi, ketersediaan energi merupakan syarat paling dasar bagi pertumbuhan industri. Ketika listrik tidak lagi dapat dijamin keberlangsungannya, yang terganggu bukan hanya aktivitas produksi harian, tetapi juga kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola infrastruktur strategis. 
Pemerintah memang dapat beralasan bahwa pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan teknis atau faktor operasional tertentu. Namun bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang dinilai bukanlah alasan, melainkan hasil akhir. Publik menginginkan listrik menyala, industri berjalan, dan aktivitas ekonomi berlangsung normal.
Di berbagai daerah, pemadaman telah mengakibatkan kerugian nyata. Sejumlah usaha penggilingan padi, industri makanan beku, restoran, hingga sektor jasa mengalami hambatan operasional ketika pasokan listrik terputus.
Persoalan ini menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo yang sejak awal menjanjikan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Target ambisius tersebut akan sulit tercapai apabila fondasi paling mendasar berupa keandalan energi justru mulai menunjukkan keretakan.
Lebih jauh lagi, pemadaman bergilir dapat dibaca sebagai indikator bahwa persoalan sektor energi nasional belum sepenuhnya teratasi. Selama satu dekade terakhir, Indonesia banyak membangun pembangkit dan jaringan transmisi. Karena itu, ketika pemadaman bergilir kembali terjadi, publik berhak mempertanyakan efektivitas perencanaan dan pengelolaan sektor ketenagalistrikan yang diwarisi pemerintahan sebelumnya dan kini menjadi tanggung jawab pemerintahan baru.
Bagi Presiden Prabowo, persoalan ini mungkin bukan krisis politik besar. Namun sejarah menunjukkan bahwa kegagalan mengelola kebutuhan dasar masyarakat sering kali menjadi titik awal menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Karena itu, pemadaman listrik bergilir bukan sekadar berita teknis tentang gangguan jaringan. Ia dapat menjadi fakta awal yang memperlihatkan apakah pemerintahan Prabowo mampu menjaga stabilitas layanan publik dan menopang agenda pertumbuhan ekonomi yang selama ini dijanjikan kepada rakyat.
