JAKARTA – FusilatNews.– Ketegangan politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar semakin memanas. Setelah sejumlah elite Golkar mengkritik sikap politik PDIP yang dinilai belum tegas menentukan posisi di dalam atau di luar pemerintahan, PDIP melancarkan serangan balik dengan menyinggung persoalan pemadaman listrik dan sejarah Golkar sebagai pilar utama rezim Orde Baru.
Politikus PDIP menilai Golkar seharusnya lebih fokus mengurus persoalan yang dihadapi rakyat, terutama terkait gangguan pasokan listrik yang belakangan dikeluhkan dunia usaha dan masyarakat, dibandingkan sibuk mengomentari posisi politik partai lain.
Sindiran tersebut muncul setelah sejumlah kader Golkar meminta PDIP memperjelas sikap politiknya pasca-Pemilu dan pasca berakhirnya pemerintahan yang selama ini didukung PDIP. Kritik dari Golkar kemudian dibalas dengan nada yang lebih tajam oleh kader-kader partai berlambang banteng itu.
Tak hanya menyoroti persoalan listrik, PDIP juga mengingatkan publik mengenai akar sejarah Golkar yang selama puluhan tahun menjadi kendaraan politik utama pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Presiden Soeharto. Golkar memang dikenal sebagai kekuatan politik dominan pada era Orde Baru sebelum kemudian bertransformasi menjadi partai politik pada masa Reformasi.
Pertukaran serangan ini menunjukkan mulai terbukanya friksi di antara partai-partai besar yang saat ini sama-sama berada dalam orbit pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, kritik terhadap sikap politik PDIP juga datang dari sejumlah elite partai lain, termasuk dari kalangan Demokrat dan PKB yang mempertanyakan konsistensi posisi PDIP di panggung politik nasional.
Pengamat menilai eskalasi saling sindir antara PDIP dan Golkar bukan sekadar perdebatan biasa. Di baliknya tersimpan perebutan pengaruh politik menjelang konsolidasi kekuatan menuju Pemilu 2029. Sebagai dua partai nasionalis terbesar yang memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan, hubungan keduanya akan menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika koalisi nasional ke depan.
Meski demikian, hingga kini belum ada indikasi konflik tersebut akan berkembang menjadi perpecahan terbuka di parlemen. Namun perang pernyataan yang terus berlanjut menunjukkan bahwa persaingan antarpartai pendukung pemerintahan mulai memasuki babak baru, ketika kepentingan elektoral dan positioning politik jangka panjang mulai mengambil peran lebih besar dibanding sekadar solidaritas koalisi.
