Jakarta, Fusilatnews.–Ketika Presiden Jokowi lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, perhatian terhadap sektor pendidikan tampak memudar. Ironisnya, di tengah gencarnya proyek besar yang memakan anggaran triliunan rupiah, sektor pendidikan menghadapi kekurangan dana yang mencolok. Menurut laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kebutuhan anggaran untuk fisik sekolah mencapai Rp 567 triliun, tetapi hanya Rp 15,3 triliun yang dialokasikan.
Kontradiksi ini semakin menonjol ketika pemerintah merancang program ambisius “Indonesia Emas 2045” yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun tersebut. Program ini menekankan pentingnya sumber daya manusia yang unggul, namun realisasi di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan.
Pendidikan, sebagai pilar utama dalam mencetak generasi emas yang diharapkan dapat bersaing di kancah global, justru seakan terabaikan. Pemerintah seolah berasumsi bahwa pembangunan fisik, seperti infrastruktur IKN, dapat menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan kemajuan yang diidamkan. Namun, tanpa pendidikan yang kuat, impian Indonesia Emas 2045 bisa menjadi angan-angan kosong.
Perbandingan antara alokasi anggaran IKN dan pendidikan menggambarkan pergeseran prioritas yang tidak seimbang. Jika anggaran besar untuk pembangunan fisik dapat dialihkan sebagian untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, seperti renovasi sekolah, peningkatan kualitas guru, dan penyediaan fasilitas yang memadai, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa lebih realistis.
Dalam konteks ini, visi Indonesia Emas 2045 seharusnya tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik saja, melainkan juga dari seberapa besar investasi yang dilakukan pada pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan yang memadai adalah fondasi utama bagi tercapainya kemajuan bangsa, dan tanpa itu, semua ambisi besar hanya akan menjadi proyek megah tanpa dampak jangka panjang.
Ketika dunia memasuki era revolusi industri 4.0, keterampilan dan pengetahuan menjadi kunci keberhasilan. Indonesia tidak bisa berharap mencapai status negara maju tanpa membekali generasi mudanya dengan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, prioritas anggaran harus diatur ulang, dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur fisik lainnya.
