Jakarta-Fusilatbews–Pengadaan bus Transjakarta pada era kepemimpinan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta mencatat catatan kelam dalam sejarah transportasi ibu kota. Program ambisius senilai Rp 1,5 triliun itu justru menuai masalah besar akibat buruknya kualitas bus yang diterima, mulai dari kerusakan sebelum digunakan hingga spesifikasi yang tidak sesuai kontrak. Dugaan korupsi dalam proses pengadaan pun mencuat, menyeret sejumlah pejabat dan pihak kontraktor ke meja hijau, serta menjadi sorotan tajam terhadap tata kelola anggaran publik saat itu.
Pengadaan bus Transjakarta yang bermasalah pada era Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012–2014) menjadi sorotan publik. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kasus tersebut:
- Masalah Utama:
Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan pengadaan bus Transjakarta dari Cina dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,5 triliun. Namun, banyak dari bus-bus tersebut rusak bahkan sebelum digunakan, seperti berkarat, kaca pecah, dan bagian-bagian lainnya yang tidak sesuai spesifikasi. - Kualitas Bus Tidak Sesuai:
Bus yang dibeli dikritik karena spesifikasinya tidak sesuai standar. Misalnya, beberapa bus memiliki masalah sistem pengereman, tangki bahan bakar yang mudah bocor, serta struktur bodi yang cepat rusak karena korosi. - Dugaan Korupsi:
Kasus ini diduga melibatkan markup harga dalam proses pengadaan, yang kemudian berujung pada penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. - Respons Pemerintah Provinsi:
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang kala itu menjadi Wakil Gubernur DKI, bersikap keras terhadap masalah ini. Ia mengakui adanya kelalaian di tingkat bawah terkait proses pengadaan dan mendesak audit serta penyelidikan lebih lanjut. - Proses Hukum:
- Beberapa pejabat terkait pengadaan ini, termasuk dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjadi tersangka.
- Pada akhirnya, beberapa kontraktor pengadaan juga diselidiki, dan ada yang dijatuhi hukuman karena terlibat dalam korupsi.
Kasus ini mencoreng reputasi pengelolaan transportasi umum yang saat itu sedang dibangun sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-Ahok. Namun, transparansi yang diterapkan dalam menyikapi kasus ini juga mendapat apresiasi dari beberapa pihak.
