Jakarta, 4/06/22 (FusilatNews)- Pakar politik Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menyoroti minimnya dukungan pemerintah pusat pada ajang Formula E Jakarta dan menduga ada motif politik tidak ada dukungan sponsor balapan mobil listrik yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Umam menilai minimnya dukungan pemerintah pusat terhadap ajang Formula E menunjukkan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara sudah menjadi medan pertarungan politik.
“Bukan hanya BUMN, bantuan dari Kemenparekraf yang kini dijabat oleh Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, juga dikabarkan tidak turun,” ujar dia melalui pesan WhatsApp, dikutip tempo.co Jumat, 3 Juni 2022.
Menurut Umam tidak ada dukungan BUMN ini seolah didesain oleh kekuatan besar politik tertentu. Di mana tujuannya ekstremnya membuat penyelenggaraan Formula E tak optimal, atau menghendaki ketidakberhasilan atau tidak optimalnya penyelenggaraan Formula E Jakarta.
Umam yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs itu menilai, sikap diam sejumlah kementerian seolah diorkestrasi oleh kekuatan besar politik tertentu, yang menghendaki ketidakberhasilan atau tidak optimalnya penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dia menilai, seolah ada ketakutan besar bahwa keberhasilan Formula E akan memberikan efek boosting elektabilitas terhadap figur capres potensial tertentu.
“Tentu yang dirasa tidak sesuai dengan selera elit politik di jantung kekuasaan saat ini,”ungkapnya.
Lebih lanjut Umam membandingkan sikap sejumlah kementerian dan BUMN terhadap program Formula E Ancol dengan program Pemerintah Kota Surakarta. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu melihat kementerian dan BUMN begitu cepat mendistribusikan bantuan jika yang membutuhkan adalah pemerintah yang dipimpin putra sulung Presiden Jokowi itu.
“Seolah-olah ada perlombaan untuk ‘mengambil hati’ Presiden Jokowi, mengingat Wali Kota Surakarta saat ini adalah putra presiden,” kata dia.
Ia menjelaskan bahwa semua itu mengindikasikan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara, sudah masuk dalam ruang politisasi yang kental, meskipun Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi. Jika kebijakan publik sudah mulai dipolitisasi, kata dia, lalu bagaimana kemudian rakyat bisa yakin dan berharap instrumen negara akan bersikap netral dan independen dalam pemilu nanti.
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
