Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengklaim minyak goreng curah hanya dijual di tiga negara, khususnya negara miskin.
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga pun mempertanyakan sikap pemerintah yang masih mengizinkan penjualan minyak goreng curah di RI. Pasalnya, dampak dari minyak goreng curah sangat berbahaya.
“Minyak goreng curah cuma ada di tiga negara. Negara-negara miskin itu. Masa RI negara miskin,” ucap Sahat kepada wartawan, Selasa (19/4). Sahat tak merinci dua negara lain yang masih menjual minyak curah. Namun, ia mempertanyakan bagaimana bisa RI masuk dalam kelompok G20 jika masih menjual minyak goreng curah seperti sekarang.
“Saya sudah presentasi riset bagaimana akibatnya kalau minyak goreng sudah dijelantah, saya jadi berpikir, apa layak RI masuk G20? Apa kriterianya?” jelas Sahat. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah tak becus menyelesaikan masalah minyak goreng di Indonesia. Sahat menjelaskan pemerintah sempat membuat kebijakan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 2022. Aturan itu dikeluarkan pada 30 Mei 2020.
Namun, kebijakan itu pada 27 Desember 2021. Pemerintah mengumumkan bahwa pedagang tetap bisa berjualan minyak goreng curah. Sementara, 12 perusahaan yang memiliki divisi minyak goreng curah dan sudah bersiap untuk beralih ke minyak goreng kemasan pun ‘kalang kabut’.
“Memang pabrik itu pabrik kacang atau rokok? Terus terang saya katakan itu pemerintah tidak mengerti,” jelas Sahat. Ia mengatakan pemerintah seharusnya tak perlu panik menyelesaikan persoalan minyak goreng. Pasalnya, total kebutuhan minyak goreng hanya 3,7 juta ton di dalam negeri.
“3,7 juta ton kebutuhan minyak goreng itu cuma 4,8 juta ton kelapa sawit, itu cuma 10 persen dari produksi nasional, terus kenapa panik?” kata Sahat. Sebelumnya, pemerintah membuat beragam kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng yang terjadi sejak akhir 2021. Harga minyak goreng tembus lebih dari Rp20 ribu per liter sejak akhir tahun lalu sampai sekarang.
Untuk merespons itu, pemerintah sempat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, kemasan premium Rp14 ribu per liter, dan curah Rp11.500 per liter.
Setelah itu, stok minyak goreng langsung langka di pasaran. Beberapa perusahaan terbukti enggan melepas ke pasaran karena HET yang ditentukan pemerintah jauh lebih rendah dari keekonomian.
Tak lama kemudian, pemerintah menghapus kebijakan HET untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Dengan demikian, minyak goreng kemasan dijual dengan mekanisme pasar.
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk penjualan minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 menjadi Rp14 ribu per liter.Namun, hal itu juga tak menyelesaikan masalah minyak goreng di pasaran. Pasalnya, beberapa pedagang masih menjual minyak goreng curah lebih dari Rp20 ribu per liter.
