Badung – Fusilatnews – Di tengah derasnya kampanye negatif Uni Eropa yang kerap menuding minyak sawit Indonesia sebagai penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pemerintah terus menguatkan upaya dalam mengembangkan riset dan inovasi. Hal ini terungkap dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2024 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Kamis (3/10/2024).
Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menegaskan bahwa riset dan inovasi adalah kunci dalam menghadapi kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit. “Kelapa sawit adalah salah satu komoditas unggulan dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sawit tidak hanya menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan, tetapi juga menyerap tenaga kerja hingga 16 juta orang, serta menjadi sumber penghidupan bagi 2,4 juta petani swadaya,” ujar Eddy.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sektor kelapa sawit berkontribusi pada peningkatan PDB sektor perkebunan sebesar 3,25% di kuartal II 2024. Pemerintah juga telah lama mengimplementasikan praktik perkebunan berkelanjutan melalui skema sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang telah diperkenalkan sejak 2011 dan terus diperbarui agar mencakup seluruh rantai produksi, dari hulu hingga hilir.
Eddy juga menyoroti pentingnya Pekan Riset Sawit (PERISAI) sebagai ajang diseminasi hasil riset yang telah didanai oleh BPDPKS. “Pekan riset ini bertujuan mempertemukan para peneliti dengan pelaku industri untuk mengkomersialisasi hasil riset. Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi industri sawit,” jelasnya.
Selain diskusi industri, PERISAI 2024 juga diwarnai dengan Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa yang diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sepuluh finalis terbaik mempresentasikan hasil riset mereka di hadapan dewan juri, yang bertujuan mendorong minat penelitian di kalangan mahasiswa serta memperkuat fondasi industri kelapa sawit berbasis riset.
Dari segi kebijakan, pemerintah terus memperkuat daya saing industri sawit. Salah satu langkah strategis adalah menurunkan pungutan ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Dida Gardera, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan bahwa tidak hanya Indonesia yang menolak penerapan regulasi EU Deforestation Regulation (EUDR), namun juga beberapa negara Eropa. “Bahkan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, meminta agar regulasi ini ditangguhkan karena dapat merugikan bisnis Eropa sendiri,” ujar Dida.
Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya melawan regulasi diskriminatif tersebut, sembari menunjukkan komitmen dalam penerapan praktik perkebunan yang berkelanjutan di tingkat global.
