Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Idil Akbar menilai warga Nahdliyin bisa meninggalkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika perseteruan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berlarut-larut. Menurut Idil, meskipun PKB dan NU merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi warga Nahdliyin lebih dekat dengan PBNU dibandingkan dengan PKB.
“Kalau dibiarkan, PKB akan ditinggalkan Nahdliyin, karena kultur Nahdliyin lebih kuat ke PBNU,” ucap Idil dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (10/5/2022).
Idil berpendapat perseteruan Cak Imin dengan PBNU akan memunculkan kecenderungan negatif bagi PKB. Dia mengatakan perseteruan itu justru bisa memberikan keuntungan bagi partai politik lain, baik yang berbasis agama maupun tidak.
“Meskipun secara angka belum terlihat, karena PKB masih di atas angin dan cukup dominan, perseteruan itu akan jadi keuntungan politik, bukan hanya ke PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tapi juga bisa ke partai nasionalis lainnya,” tuturnya.
Diketahui, hubungan PKB dan PBNU agak memanas setelah Cak Imin mengatakan PKB memiliki sekitar 13 juta pendukung solid. Menurut Cak Imin, belasan juta pendukung itu tidak terpengaruh siapa pun, termasuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz pun menilai Cak Imin sebagai sosok yang arogan.
“Saya terus terang merasa heran, kaget dengan Ketum PKB tiba-tiba kehilangan akhlak komunikasi. Kita melihat ada arogansi Muhaimin sebagai Ketum PKB dalam pernyataan tersebut, justru ini sangat tidak baik,” ujar Ishfah, Senin (2/5/2022).
Ishfah menilai ucapan Imin itu mengabaikan peran PBNU dalam perkembangan politik PKB.
Selama ini, kata Ishfah, lumbung suara terbesar PKB adalah warga NU. Menurut dia, justru timbal balik yang diberikan oleh PKB terhadap PBNU tidak sebanding sama sekali.
Sementara itu, hubungan PKB dan PBNU sebenarnya sudah memanas setelah Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Yahya pernah menyatakan tak mau lagi PBNU menjadi alat politik PKB.
“Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan, oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB,” kata Yahya, 29 November 2021.
