Oleh: Ali Syarief
Di atas kertas, ekonomi Indonesia masih tampak tumbuh. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) tetap positif, inflasi relatif terkendali, dan pemerintah berkali-kali menyampaikan optimisme terhadap masa depan ekonomi nasional. Namun, di balik statistik yang indah itu, ada kenyataan yang jauh lebih getir: ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) belum juga berhenti.
Inilah paradoks ekonomi Indonesia hari ini. Negara sibuk menghitung pertumbuhan, sementara masyarakat menghitung hari sejak menerima surat PHK.
Gelombang PHK bukan lagi peristiwa insidental. Ia telah berubah menjadi fenomena struktural. Industri tekstil, alas kaki, elektronik, hingga manufaktur terus mengalami tekanan akibat melemahnya permintaan global, tingginya biaya produksi, membanjirnya produk impor, dan perubahan teknologi yang semakin cepat.
Yang paling mengkhawatirkan, PHK tidak hanya menghilangkan pekerjaan, tetapi juga menghilangkan rasa aman.
Seorang pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan gaji bulanan. Ia kehilangan kemampuan membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, bahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Dalam hitungan minggu, tabungan habis. Dalam hitungan bulan, kemiskinan baru mulai tercipta.
Sayangnya, dalam banyak kesempatan, pemerintah lebih senang berbicara mengenai jumlah investasi yang masuk dibanding jumlah pekerja yang keluar dari pabrik.
Padahal investasi tanpa penciptaan lapangan kerja hanyalah angka dalam presentasi.
Ironisnya lagi, Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Seharusnya ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Tetapi tanpa lapangan kerja yang memadai, bonus itu justru bisa berubah menjadi beban sosial.
Generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan akan memasuki pasar kerja yang semakin sempit. Sementara pekerja yang telah berusia di atas 40 tahun akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena PHK.
Inilah yang disebut sebagai “krisis senyap”.
Ia tidak meledak seperti krisis moneter 1998. Tidak pula menghadirkan antrean panjang di depan bank. Namun dampaknya merayap perlahan ke seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Daya beli turun.
Konsumsi rumah tangga melemah.
Usaha kecil kehilangan pelanggan.
Pajak menurun.
Pertumbuhan ekonomi ikut melambat.
Efek domino itu berlangsung tanpa suara.
Pemerintah memang mulai menggagas berbagai langkah, mulai dari pembentukan Satgas PHK hingga memperkuat program perlindungan pekerja. Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun kebijakan yang bersifat reaktif tidak cukup bila akar persoalannya belum disentuh.
Indonesia memerlukan kebijakan industri yang lebih berpihak kepada sektor padat karya.
Kita membutuhkan reformasi logistik agar biaya produksi lebih kompetitif.
Kita memerlukan pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terdampak otomatisasi dan kecerdasan buatan.
Yang tidak kalah penting adalah keberanian menata kembali arus impor yang terus menekan industri dalam negeri.
Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika pabrik-pabrik berguguran.
Apalagi bila pada saat yang sama pemerintah justru sibuk membangun narasi bahwa ekonomi sedang baik-baik saja.
Optimisme memang penting.
Tetapi optimisme tanpa keberanian membaca kenyataan hanya akan menjadi propaganda.
Badai PHK bukan sekadar persoalan hubungan industrial.
Ia adalah cermin rapuhnya fondasi ekonomi nasional.
Selama Indonesia masih bertumpu pada konsumsi domestik tanpa memperkuat basis industrinya, selama biaya produksi lebih mahal daripada negara pesaing, dan selama produktivitas tenaga kerja tidak meningkat, maka badai PHK akan terus datang bergelombang.
Persoalan terbesar bangsa ini bukan hanya bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan itu mampu menjaga pekerjaan rakyat.
Sebab bagi jutaan keluarga Indonesia, angka pertumbuhan ekonomi tidak pernah terasa di meja makan.
Yang mereka rasakan hanyalah satu pertanyaan sederhana:
“Besok saya masih bekerja atau tidak?”
