YOGYAKARTA, FusilatNews – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak keras kebijakan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, yang berencana melarang study tour bagi pelajar asal Jabar.
Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan yang aneh dan berpotensi merugikan banyak pihak, terutama pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata.
“Kebijakan nyeleneh dari petinggi Jabar ini membuat resah kami, para anggota PHRI dan pelaku travel agent,” kata Deddy pada Senin (17/2/2025) malam.
Deddy mempertanyakan alasan di balik larangan tersebut, mengingat study tour selama ini telah menjadi bagian dari pengalaman pendidikan siswa. Ia menegaskan bahwa jika terdapat masalah dalam pelaksanaannya, solusinya adalah perbaikan mekanisme, bukan larangan total.
“Kalau misalnya ada masalah di transportasi atau aspek lain, ya itu yang harus dibenahi, bukan malah melarang study tour-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, merespons keberatan dari PHRI dengan mempertanyakan alasan asosiasi perhotelan dan restoran turut menolak kebijakannya.
“Ada pro dan kontra terhadap larangan study tour bagi siswa di sekolah-sekolah Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah kawan-kawan PHRI. Pertanyaan saya, kenapa mereka keberatan? Kan yang saya larang itu study tour,” ujar Dedi sambil tertawa dalam unggahan di akun Instagramnya, Senin (17/2/2025).
Menurut Dedi, reaksi PHRI justru memperjelas bahwa study tour selama ini lebih menyerupai kegiatan rekreasi daripada agenda edukatif. Ia menegaskan bahwa jika tujuannya memang untuk berwisata, maka sebaiknya tidak menggunakan istilah akademik seperti “study tour”.
“Berarti selama ini kegiatan study tour sebenarnya bukan study tour, tapi piknik. Kalau memang mau piknik, ya sebut saja piknik, jangan menggunakan istilah akademik yang justru menutupi kebodohan dan kebohongan,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak melarang kegiatan wisata bagi sekolah atau orang tua yang ingin mengajak anak-anak mereka bepergian. Namun, ia tidak ingin kegiatan tersebut menjadi kebijakan resmi sekolah.
“Kalau mau piknik, silakan, tapi jangan disebut study tour dan jangan dijadikan kebijakan sekolah,” tegasnya.
Setelah resmi dilantik, Dedi berencana segera menetapkan larangan study tour sebagai keputusan resmi. Ia menegaskan bahwa kebijakannya bertujuan mencegah beban finansial bagi orang tua yang terpaksa berutang demi membiayai perjalanan wisata anak-anak mereka.
“Saya tidak ingin ada lembaga yang menikmati keuntungan, sementara orang lain menderita. Banyak orang tua yang harus pinjam sana-sini demi membiayai study tour,” tandasnya.
