Jakarta, Fusilatnews.– Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte meminta maaf atas keterlibatan Belanda dalam perbudakan selama 250 tahun. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyebut selain permintaan maaf, pengalihan relokasi aset perlu dihitung.
“Kolonialisasi Belanda itu berlangsung ratusan tahun. Banyak kekayaan alam bangsa-bangsa jajahan, terutama Indonesia, yang dikeruk oleh mereka selama masa-masa tersebut,” kata Nurul Arifin dikutip dari detikom Selasa (20/12/2022).
Nurul menyebut, selama 250 tahun, Belanda telah melakukan pembatasan pembangunan sumber daya manusia di negara jajahannya, termasuk Indonesia. “Hal ini harus pula diperhitungkan, karena mereka berutang banyak setelah mengambil kekayaan negara jajahannya, juga melakukan pembodohan,” kata politikus Partai Golkar ini.
Permintaan maaf pemerintah Belanda ini disampaikan oleh Rutte setelah hampir 150 tahun berakhirnya perbudakan di koloni-koloni Belanda. Selama masa itu pula banyak penindasan yang menciptakan banyak kemunduran sumber daya manusia di negara jajahannya.
Nurul yang mantan bintang film ini mengharapkan pemerintah Belanda mengembalikan aset-aset bangsa Indonesia yang masih mereka kuasai. “Ini untuk menebus kesalahan mereka di masa lalu, yang dirasakan oleh beberapa generasi rakyat Indonesia,” kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini.
Seperti dilansir AFP, Senin (19/12/2022), permintaan maaf Mark Rutte disapaikan dalam rangka hampir 150 tahun berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda. Dia meminta maaf atas perbudakan yang terjadi di Suriname, pulau-pulau seperti Curacao, Aruba di Karibia, dan Indonesia bagian timur.
Perdana Menteri Aruba Evelyn Wever-Croes menerima permintaan maaf tersebut. Namun demikian, negara lain seperti Pulau Sint Maarten, mengatakan tidak akan menerima permintaan maaf Belanda.
“Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu,” kata Rutte dalam pidatonya, mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento dan Sranan Tongo, bahasa yang digunakan di Kepulauan Karibia dan di Suriname.
“Negara Belanda di Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka,” lanjut Rutte kepada audiensi di Arsip Nasional di Den Haag. (F-2)
