Tokyo – 9 Juni 2025, – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menuai kritik tajam dari pemimpin oposisi dan publik setelah pernyataannya yang dianggap merendahkan perempuan dalam kunjungannya ke Prefektur Gunma, Sabtu lalu. Dalam pertemuan dengan para pelaku bisnis di Maebashi, Ishiba menyebut bahwa dirinya “merasa ngeri” terhadap perempuan Gunma karena citra mereka yang kuat.
Pernyataan kontroversial itu merujuk pada stereotip lama yang menyebut Gunma sebagai wilayah di mana “istri menjadi kepala keluarga.” Ishiba, yang berasal dari Prefektur Tottori di wilayah barat Jepang, menyampaikan bahwa masyarakat dari wilayahnya cenderung memandang Gunma sebagai daerah yang “dipenuhi orang-orang yang menakutkan.”
“Saya agak merinding terhadap perempuan karena citra mereka yang kuat,” ujar Ishiba, yang kemudian buru-buru menambahkan bahwa dirinya tak bermaksud mendiskriminasi perempuan Gunma.
Komentarnya segera mendapat tanggapan dari Ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), Yoshihiko Noda, yang memperingatkan Perdana Menteri agar lebih berhati-hati dalam berbicara. “Pernyataan seperti itu bisa melukai perasaan perempuan Gunma,” kata Noda dalam pernyataan resmi, Minggu.
Gunma dikenal dengan sejarah panjang peran perempuan dalam menopang perekonomian rumah tangga, terutama pada masa kejayaan industri sutra. Karena kontribusi itulah, muncul anggapan bahwa perempuan Gunma memegang peran dominan dalam keluarga.
Saat dimintai klarifikasi oleh wartawan usai pertemuan, Ishiba mencoba meluruskan ucapannya. Ia mengatakan tidak lagi percaya bahwa perempuan Gunma adalah “penguasa rumah tangga”, melainkan “berkemauan kuat dan memiliki peran penting dalam komunitas lokal.”
Meskipun demikian, pernyataan awalnya sudah telanjur menyulut perdebatan publik dan dianggap mencerminkan sikap seksis dari seorang pemimpin negara. Aktivis dan sejumlah tokoh perempuan mendesak permintaan maaf terbuka dari Ishiba, sementara media sosial dibanjiri kritik dan tagar #RespectGunmaWomen mulai trending di Jepang.
Belum ada permintaan maaf resmi dari Kantor Perdana Menteri hingga berita ini diturunkan.
Kyodo
