Fusilatnews – Ketika seorang menteri melarikan diri dari rakyatnya sendiri, publik tak seharusnya tinggal diam. Ketika menteri itu kemudian naik jabatan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, publik justru layak cemas. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan satu partai, tetapi arah politik sebuah bangsa.
Adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang kini telah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Golkar periode 2024–2029. Tapi rekam jejak yang menyertainya jauh dari meyakinkan.
Dalam sebuah peristiwa yang terekam kuat dalam ingatan publik, Bahlil memilih jalan pintas: kabur lewat pintu belakang Bandara Sorong saat sekelompok mahasiswa dan aktivis lingkungan menyambutnya dengan demonstrasi. Mereka meneriakinya dengan kata “penipu,” sebuah ekspresi kemarahan yang lahir dari kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, apalagi lingkungan. Bukannya berdialog, Bahlil menghindar. Bukannya memberi penjelasan, ia justru pergi. Dan kini, orang semacam itu dipercaya memimpin partai sebesar Golkar?
Tentu publik boleh bertanya, apa sesungguhnya yang dicari partai berlambang pohon beringin ini? Golkar, partai dengan sejarah panjang dan kontribusi besar dalam dinamika politik Indonesia, justru memilih pemimpin yang tidak menunjukkan keteguhan saat berhadapan dengan konfrontasi langsung. Padahal, kemampuan menahan tekanan dan berdiri menghadapi kritik adalah syarat utama seorang pemimpin politik—terutama di era ketika kepercayaan publik terhadap partai tengah menurun drastis.
Di sisi lain, penunjukan Bahlil juga tak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional. Ia dikenal sebagai loyalis Presiden Jokowi. Dalam banyak hal, kemunculannya sebagai Ketum Golkar lebih tampak sebagai strategi untuk menjaga kesinambungan pengaruh Jokowi pasca lengser, ketimbang sebagai upaya merevitalisasi partai. Namun jika partai hanya dijadikan alat kekuasaan, bukan alat perjuangan rakyat, maka kerusakan yang ditimbulkan tak hanya bersifat elektoral, tapi juga moral.
Kinerja Bahlil selama menjabat di kabinet pun tak sepenuhnya mengundang kagum. Retorikanya soal investasi kerap berbenturan dengan kepentingan lingkungan dan hak masyarakat adat. Di sektor ESDM, berbagai keputusan yang diambil lebih mencerminkan keberpihakan pada ekspansi industri ketimbang perlindungan jangka panjang atas sumber daya nasional. Maka ketika mahasiswa menyebutnya “penipu”, itu bukan semata umpatan emosional, melainkan gugatan terhadap kebijakan publik yang tak berpihak.
Golkar kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan wajah baru untuk menjaga relevansi. Namun bila wajah itu justru mewakili figur yang lemah dalam etika publik dan nihil keberanian politik, maka partai ini hanya akan semakin menjauh dari denyut aspirasi rakyat. Menjadikan Bahlil sebagai ketua umum bukan hanya keputusan pragmatis, tetapi kesalahan strategis yang bisa memperdalam krisis legitimasi partai.
Pemimpin bukan hanya soal kemampuan mengatur, tapi juga soal keberanian bertanggung jawab. Dan seorang yang tak mampu menghadapi teriakan mahasiswa, tak layak memimpin partai yang mengklaim mewakili kepentingan rakyat.
Jika Golkar ingin bertahan sebagai partai modern dan rasional, ia harus berani menolak politik kepatuhan buta dan figur-figur yang hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Karena pada akhirnya, kekuasaan yang dibangun tanpa kepercayaan hanya akan menjadi bangunan rapuh yang menunggu waktu untuk runtuh.
