Fuslilatnews – Kita barangkali terlalu sering menuliskan sejarah sebagai deret angka, bukan sebagai gema dari luka. Tahun 1948. Tahun ketika Israel dideklarasikan. Tahun ketika Palestina kehilangan lebih dari sekadar tanah: ia kehilangan bentuk, wajah, dan haknya untuk bermimpi. Tahun itu pula Indonesia—baru saja merdeka tiga tahun sebelumnya—memilih diam. Diam yang berat, karena di baliknya ada keberpihakan.
Indonesia tak pernah mengakui Israel. Bukan karena benci pada Yahudi, bukan pula semata karena tekanan dunia Islam. Tapi karena, seperti kata Soekarno, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentangnya.
Kita adalah negeri yang menulis konstitusinya dengan darah perjuangan, tapi juga dengan air mata penderitaan bangsa lain. Dukungan pada Palestina adalah semacam cermin: ketika kita melihat mereka dijajah, kita melihat wajah kita sendiri saat dijajah. Maka tak ada kedutaan Israel di Jakarta. Tak pernah ada bendera biru-putih itu berkibar di halaman kantor diplomatik kita.
Tapi sejarah, sebagaimana puisi yang dibacakan di bawah senja, tak selalu berbicara lantang. Ia berbisik. Kadang berubah nadanya.
Mei 2025. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkata: Indonesia mungkin akan mengakui Israel, jika Palestina juga diakui dalam proses yang adil. Kata “jika” di sini seperti anak panah yang dilempar ke udara: kita tak tahu akan jatuh ke mana. Tapi kalimat itu membuka celah. Seperti celah kecil di dinding tua yang memperlihatkan taman di seberangnya. Atau jebakan.
Apakah ini pertanda pergeseran paradigma? Ataukah hanya diplomasi yang bergincu di depan kamera?
Di tengah pertanyaan itu, seorang tokoh asing, Jackson Hinkle, berkata: “Indonesia tidak pernah mengakui Israel.” Betul. Tapi mengapa kita ragu? Barangkali karena si penutur lebih sering berputar-putar dalam lorong propaganda ketimbang berdiri di cahaya fakta. Namun kali ini ia tepat. Dan itu membingungkan kita. Karena kebenaran, bila keluar dari mulut yang kita anggap menyesatkan, terasa seperti pisau yang diasah di tangan yang gemetar.
Saya pernah menulis bahwa kita tidak bisa memilih siapa yang mengatakan kebenaran. Kita hanya bisa menimbang kebenaran itu sendiri. Maka, dalam konteks ini, Jackson Hinkle benar. Tapi bukan itu esensinya.
Esensinya adalah: ke mana kita akan melangkah?
Akankah kita, di bawah Prabowo, mengubah arah angin sejarah demi realpolitik? Akankah pengakuan terhadap Palestina dijadikan alat tukar, bukan lagi posisi moral?
Pertanyaan-pertanyaan ini tak mudah dijawab. Karena politik tak selalu tentang benar dan salah, tapi tentang kapan harus mengatakan ya, dan kapan diam dengan harga yang harus dibayar.
Indonesia, negeri yang lahir dari luka, pernah memilih berpihak pada yang tertindas. Kita dulu menolak apartheid, kita menolak pendudukan, kita menolak kekuasaan yang menindas. Kini, sejarah menanti: akankah kita tetap berdiri tegak di sisi yang sama, atau bergeser perlahan, berdalih atas nama kemajuan dan hubungan internasional?
Sebab dalam politik, seperti dalam puisi, kadang yang tak dikatakan justru yang paling keras terdengar.
