Ivan mengatakan, tujuan dari cek itu untuk melakukan penipuan dengan modus membantu pencairan uang yang tak pernah adat.
Jakarta – Fusilatnews – Menyusul ditemukannya cek terbitan Bank BCA senilai Rp 2 triliun dalam penggeledahan di rumah dinas SYL akhir September lalu,
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menegaskan , cek Rp 2 triliun yang ditemukan di rumah Syahrul Yasin Limpo dipastikan bodong alias dananya jauh dari cukup
Ivan mengatakan, pemilik rekening yakni Abdul Karim Daeng Tompo tidak memiliki nominal tersebut di dalam rekeningnya.
“Dokumen-dokumen semua diduga rekayasa, tidak sesuai dengan dokumen resmi bank bersangkutan,” kata Ivan Selasa (17/10) .
Ivan mengatakan, tujuan dari cek itu untuk melakukan penipuan dengan modus membantu pencairan uang yang tak pernah ada .
“Profil pemilik rekening diketahui beberapa kali melakukan penipuan dengan modus pemilikan rekening ratusan trilliun,” kata Ivan.
Ivan mengatakan, tak sedikit dirinya menemukan kasus seperti itu. Penipuan dilakukan dengan modus meminta bantuan pencairan buat bayar biaya administrasi, menyuap petugas bank, nyuap PPATK dan lain-lain, dengan janji kalau cair akan di bagi sekian persen, pada akhirnya kabur dan zonk.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan adanya cek Bank BCA senilai Rp 2 triliun dalam penggeledahan di rumah dinas eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra Nomor 28, Jakarta Selatan.
Dalam cek itu, tertulis atas nama Abdul Karim Daeng Tompo, tertanggal 27 Agustus 2018.
“Iya, kami membaca di sebuah majalah tentang hal tersebut dan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, (16/10 )
Ali menegaskan KPK perlu mengkonfirmasi dan klarifikasi ke berbagai pihak terlebih dahulu, baik para saksi, tersangka maupun pihak-pihak terkait lainnya.
“Iya, kami membaca di sebuah majalah tentang hal tersebut dan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, (16/10 )
Ali menegaskan KPK perlu mengkonfirmasi dan klarifikasi ke berbagai pihak terlebih dahulu, baik para saksi, tersangka maupun pihak-pihak terkait lainnya.
“Untuk memastikan validitas cek dimaksud, termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang KPK selesaikan ini,” kata Ali..
“Untuk memastikan validitas cek dimaksud, termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang KPK selesaikan ini,” kata Ali..
Syahrul Yasin Limpo telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri.
SYL bersama dengan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta (MH) diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara meminta setoran dalam proses lelang jabatan, ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara markup anggaran, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, modus yang dilakukan SYL dalam melakukan korupsi adalah dengan membuat kebijakan personal untuk karyawannya yang menduduki posisi pejabat teras seperti eselon 1 dan eselon 2.
“Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang dilingkup para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran mulai dari USD 4.000 hingga USD 10.000,” kata Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 11 Oktober 2023.
Johanis mengatakan, sumber uang yang diterima SYL bukan hanya setoran dari para bawahannya, juga berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek. Perbuatan itu dilakukan SYL mulai rentang waktu 2020 hingga 2022.
“Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah Rp 13,9 miliar,” kata Johanis.
Johanis mengatakan, para tersangka disangkakan dengan Pasal 12 huruf e dan 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
