Fusilatnews – Tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan lapis baja polisi saat demonstrasi di Jakarta, telah menjadi sorotan internasional. Berita ini mendunia bukan semata karena peristiwa tragisnya, melainkan karena simbol yang terkandung di dalamnya: rakyat kecil digilas oleh alat negara di bawah kepemimpinan seorang presiden berlatar militer, Prabowo Subianto. Dunia pun segera membaca pesan politiknya—Indonesia sedang dipimpin dengan cara otoriter.
Kematian yang Menggemparkan Dunia
Affan, seorang pekerja muda yang hanya sedang menuntaskan pesanan, menjadi korban ketika aparat dengan brutal menghalau massa. Alih-alih menghentikan kendaraan, aparat justru melindas tubuhnya hingga tewas. Gambarannya begitu jelas: aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi mesin represi.
Di mata internasional, peristiwa ini mengulang pola lama: rakyat Indonesia yang lemah selalu jadi korban. Kali ini simbolnya lebih menyentuh—ojek online, profesi yang akrab di seluruh kota besar, menjadi martir bagi kemarahan publik. Tak heran berita ini menembus headline media asing, memicu narasi global bahwa Prabowo tidak hanya gagal menahan arogansi aparat, tetapi juga membiarkan wajah otoritarianisme tampil telanjang.
Prabowo dan Bayang-Bayang Militerisme
Prabowo mungkin menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan investigasi, tetapi dunia tahu siapa dia: seorang jenderal dengan rekam jejak kontroversial sejak era Orde Baru. Label otoriter yang menempel padanya kini menemukan pembenarannya. Bagaimana mungkin seorang presiden yang dikenal keras, kini terlihat ragu bahkan cenderung melindungi kultur kekerasan dalam institusi kepolisian?
Di titik ini, kredibilitas Prabowo sebagai kepala negara dipertaruhkan. Dunia menilai bukan pada ucapannya, melainkan tindakannya. Dan sejauh ini, tindakan tegas yang ditunggu—yakni pencopotan Kapolri—belum kunjung datang.
Saatnya Mencopot Kapolri
Kematian Affan bukan kasus tunggal. Amnesty International mencatat berlapis-lapis kasus kekerasan aparat: penembakan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembunuhan di luar hukum. Karena itu, publik menuntut satu langkah nyata: mencopot Kapolri.
Tindakan ini bukan sekadar administratif, melainkan pernyataan moral bahwa negara tidak tunduk pada kekerasan aparat. Jika Prabowo menolak melakukannya, maka dunia akan semakin yakin bahwa ia tidak lebih dari seorang presiden yang nyaman dengan represi—seorang pemimpin otoriter yang memelihara kekerasan sebagai alat kontrol sosial.
Gelombang Perlawanan Baru
Protes yang membara di Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, hingga Papua menunjukkan bahwa rakyat tidak lagi percaya pada janji kosong. Awalnya dipicu oleh isu tunjangan mewah DPR dan biaya hidup yang kian mencekik, kini protes itu menemukan martirnya: seorang ojol muda yang dilindas aparat.
Affan bukan hanya korban, ia telah menjadi simbol. Simbol bahwa rakyat kecil selalu dikorbankan, sementara elit menikmati kemewahan. Simbol bahwa negara yang semestinya mengayomi justru menindas. Dan simbol bahwa kepemimpinan Prabowo sedang membawa Indonesia ke arah otoritarianisme.
Kesimpulan
Dunia kini menilai Prabowo Subianto dengan kacamata yang keras: otoriter, gagal melindungi rakyat, dan abai pada nyawa. Pencopotan Kapolri menjadi ujian moral sekaligus politik. Jika langkah ini tidak diambil, maka label yang kini tersemat akan melekat selamanya: Indonesia kembali berada di bawah bayang-bayang represi, dengan presiden yang lebih takut pada aparatnya sendiri ketimbang pada suara rakyat.
