Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Di balik aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia hari-hari ini, ada satu pesan yang cukup gamblang untuk para hulubalang: jangan pernah melawan rakyat!
Sebab, suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Kebenaran tak bisa dibungkam.
Sudewo, misalnya. Bupati Pati, Jawa Tengah, itu mencoba melawan rakyat. Ia menaikkan tarif pajak hingga 250%. Ketika hendak didemo 5 ribu orang, ia malah menantang didemo 50 ribu orang. Giliran didemo, ia ketakutan.
Kini, Sudewo terancam lengser. Selain menghadapi ancaman politik dari Panitia Khusus Hak Angket DPRD untuk pemakzulan, Sudewo juga menghadapi ancaman hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ia sudah mengembalikan uang suap Rp3 miliar yang pernah ia terima. Sudewo kualat.
Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Partai Nasdem, juga mencoba melawan rakyat. Ketika rakyat mendesak pembubaran DPR gegara ada tunjangan rumah Rp50 juta per bulan per anggota DPR, Sahroni meradang. Bendahara Umum Partai Nasdem itu kemudian melontarkan umpatan: yang mengusulkan pembubaran DPR adalah orang tolol sedunia!
Kini, Sultan Priok itu diroling dari Komisi III ke Komisi I DPR sebagai anggota biasa, bukan pimpinan lagi. Sahroni kualat.
Tapi, mutasi Sahroni dari Komisi III ke Komisi I sepertinya belum cukup. Publik menghendaki Sahroni didepak dari DPR.
Pasalnya, pernyataan dia soal orang tolol sedunia itulah yang patut diduga menjadi biang kerok aksi-aksi demonstrasi anarkis di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang dan sebagainya. Ibarat minyak yang menyiram api semangat demonstran.
Rakyat Terzalimi
Sekali lagi, jangan pernah melawan rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Melawan rakyat berarti melawan Tuhan. Apalagi rakyat yang terzalimi.
Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis (rantis) barakuda Brimob Polri di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) adalah orang yang terzalimi. Ia sedang terjebak aksi massa saat sedang bekerja. Namun nahas, ia terlindas rantis Brimob yang dikendari 7 polisi.
Menjadi pengemudi ojol mungkin bukan pilihan utama Affan. Menjadi pengemudi ojol karena tak ada pekerjaan. Janji Wakil Presiden Gibran Rakabunimg Raka membuka 19 juta lowongan kerja ternyata sekadar omon-omon belaka.
Akibat kematian Affan yang merupakan tulang punggung keluarga itu, amuk massa terjadi di mana-mana. Di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan sebagainya.
Markas-markas polisi menjadi sasaran amuk massa. Polsek, Polres, Polda bahkan Mabes Polri menjadi sasaran aksi demonstrasi. Sayangnya, ada yang anarkis.
Begitu pun gedung DPR RI dan DPRD-DPRD di seluruh Indonesia. Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibakar massa. Dua orang yang terjebak di dalam menjadi korban meninggal. Delapan orang lainnya luka-luka.
Gegara barakuda rantis Brimob melindas Affan, kini sasaran amuk massa beralih ke kantor-kantor polisi. Padahal, biang keroknya adalah DPR.
Pun pemerintah. Terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang gencar menaikkan tarif pajak. Sri Mulyani pun pasti atas restu Presiden Prabowo Subianto.
Melalui pajak, rakyat digencet. Lalu, pajak digunakan untuk menaikkan tunjangan pejabat. Termasuk DPR. Pejabat bergelimang harta, sementara rakyat menderita. Anggota DPR joget-joget, rakyat menjerit.
Kalau rakyat sudah dizalimi, revolusi sosial tinggal menghitung hari. Semoga ini tidak terjadi. Kuncinya: pemerintah dan DPR berintrospeksi.
