Fusilatnews – Dalam dinamika politik Indonesia, peralihan kekuasaan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto bukan sekadar pergantian figur. Bagi sebagian pengamat, ini adalah lanjutan logis dari pola berpikir yang sama: kebijakan yang dangkal, narasi simplistik, dan pemahaman minim terhadap kompleksitas lingkungan.
Pernyataan Jokowi bahwa dirinya disebut bodoh telah menjadi meme politik. Namun ironisnya, kritik itu bukan hanya sekadar hinaan — karena kemudian diproduksi narasi pemerintahan yang belum matang berpikir, yang beresonansi dalam cara Prabowo memandang isu-isu strategis seperti hutan, sawit, dan lingkungan.
Pohon Sawit Bukan Hutan — Tapi Disamakan
Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa penanaman kelapa sawit tidak perlu ditakuti sebagai ancaman deforestasi karena, menurutnya, sawit juga pohon yang menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang kurang akurat tentang ekologi hutan tropis versus kebun monokultur sawit — yang sangat berbeda secara fungsi dan dampak ekologis. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Pakar lingkungan dan akademisi pun mengecam pernyataan ini sebagai kesalahan logis yang serius. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan bahwa klaim Prabowo tidak memakai akal sehat karena membandingkan sawit dengan hutan tanpa menghitung penurunan kapasitas penyerapan karbon ketika hutan asli dikonversi menjadi kebun sawit. (IDN Times)
Guru besar Universitas Gadjah Mada bahkan menolak keras langkah memperluas lahan sawit sebagai pengganti hutan, menyebutnya menyesatkan dan berdampak buruk pada biodiversitas — karena sawit monokultur tidak mampu menjadi habitat alami satwa liar dan mempertahankan ekosistem. (Universitas Gadjah Mada)
Mengulang Kesalahan Besar yang Sama
Pernyataan seperti ini bukan hanya sekadar ujaran publik yang salah — ia mencerminkan cara berpikir yang sama dengan narasi kebijakan Jokowi sebelumnya, di mana pendekatan terhadap isu penting seringkali bersifat simplistik, populis, dan tanpa dasar sains yang kuat. Salah satu kritik umum terhadap era Jokowi adalah bahwa kebijakan besar sering diluncurkan tanpa pemahaman yang mendalam tentang sistem yang hendak diatur — entah itu infrastruktur tanpa kesiapan fiskal atau proyek ambisius tanpa kajian dampak sosial dan ekologis.
Prabowo, di sisi lain, menguatkan pola tersebut. Ketika ia memutuskan memperluas sawit ke wilayah Papua sebagai bagian dari program swasembada energi dan pangan, responsnya dipenuhi kritik tajam dari kalangan lingkungan karena mengabaikan risiko deforestasi, dampak terhadap masyarakat adat, dan potensi krisis ekologis baru. (suara.com)
Anggota DPR bahkan menyebut Papua bukan ruang kosong yang bisa diperlakukan sebagai eksperimen kebijakan, melainkan ruang hidup masyarakat adat dan kawasan hutan tropis yang vital secara ekologis. Kritikan ini muncul langsung karena pernyataan Presiden yang dianggap tidak mencerminkan pemahaman tentang kompleksitas wilayah tersebut. (katakini.com)
Kebijakan Tanpa Rasionalisasi: Sama Tapi Baru
Jika Jokowi sering dituduh membuat kebijakan besar berdasarkan narasi yang terlalu sederhana atau populis, Prabowo tampaknya meneruskan logika yang sama — hanya dengan label baru:
- Jokowi mempromosikan pembangunan besar tanpa penyangga kuat pada pengetahuan teknis (misalnya prioritas fisik tanpa tata kelola SDM yang memadai).
- Prabowo memperluas narasi agraria dan energi tanpa memperhitungkan dampak ekologis, sosial, dan hak masyarakat adat secara serius.
Intinya bukan sekadar kritik emosional terhadap figur. Ini adalah kritik terhadap pola berpikir yang berulang: pemimpin-pemimpin yang menentukan arah kebijakan besar tanpa landasan pemahaman yang memadai terhadap data, sains, dan kompleksitas realitas yang hendak diatur.
Dan dalam konteks ini, pernyataan Prabowo tentang sawit dan hutan tidak bisa dipisahkan dari kritik intelektual terhadap pola pikir yang sama — kesimpulan cepat tanpa rasionalisasi yang mendalam — yang sebelumnya juga dipertanyakan pada era Jokowi.
Kesimpulan: Prabowo bukan sekadar penerus politik Jokowi. Ia adalah lanjutan logis dari kebodohan kebijakan ketika kebijakan besar dibuat tanpa pemahaman yang memadai tentang realitas ekologis, sosial, dan teknis — dan hal ini dibuktikan melalui reaksi kritik terhadap pernyataannya soal sawit dan hutan. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
